Penulis: azki

Begini Cara Kapitalis Menyengsarakan Rakyat

BataraNews.com – Sistem Ekonomi Kapitalisme telah mengajarkan bahwa pertumbuhan Ekonomi hanya akan terwujud, jika semua pelaku Ekonomi terfokus pada akumulasi Kapital (modal). Mereka lalu menciptakan sebuah mesin “penyedot uang” yang dikenal dengan lembaga Perbankan. Oleh lembaga ini, sisa-sisa uang di sektor rumah tangga yang tidak digunakan untuk konsumsi akan “disedot”. Lalu siapakah yang akan memanfaatkan uang di Bank tersebut? Tentu mereka yang mampu memenuhi ketentuan pinjaman (kredit) dari Bank, yaitu: Fix return dan Agunan. Konsekuensinya, hanya pengusaha besar dan sehat sajalah yang akan mampu memenuhi ketentuan ini. Siapakah mereka itu? Mereka itu tidak lain adalah kaum Kapitalis, yang sudah...

Read More

Cak Nun : Yang Satu Dibubarkan, Yang Satu Dapat Duit 1,5 Triliun, Ini Namanya Rezim Pecah Belah

BataraNews.com – Rezim Jokowi mengeluarkan Perppu No. 2 Tahun 2017 tentang Ormas dan akhirnya HTI dibubarkan secara resmi pada 19 Juli 2017 kemarin. Ini menjadi keprihatinan mendalam Emha Ainun Nadjib atau yang dikenal dengan nama CAK NUN. Dalam video yang beredar di sosial media, Cak Nun mengomentari,”Kalau Umat Islam akan menentang itu maka Anda akan bertengkar diantara Umat Islam. Karena pada saat HTI FPI dll dibubarkan, NU dapat 1,5 Triliun. Yang satu ngrakoti duit (makan duit) yang satu diidek-idek (diinjak-injak). Dan itulah PECAH BELAH… DIVIDE ET IMPERA yang luar biasa di REZIM sekarang...

Read More

YUSRIL : SAYA AKAN MELAWAN UU PEMILU YANG BARU DISAHKAN KE MAHKAMAH KONSTITUSI !

BataraNews.com – Malam ini 20 Juli 2017, DPR telah mensahkan RUU Pemilu yang menetapkan keberadaan presidential treshold 20 persen. Secepat mungkin setelah RUU ini ditandatangani oleh Presiden dan dimuat dalam lembaran negara, saya akan mengajukan permohonan pengujian undang-undang ke Mahkamah Konstitusi. Perjuangan secara politik oleh partai-partai yang menolak keberadaan presidential treshold, usai sudah. Kini menjadi tugas saya untuk menyusun argumen konstitusional untuk menunjukkan bahwa keberadaan presidential treshold dalam pemilu serentak adalah bertentangan dengan Pasal 6A ayat (2) jo Pasal 22E ayat (3) UUD 45. Pasal 6A ayat (2) itu mengatakan “Pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai...

Read More

HTI DIBUBARKAN, PEMERINTAH MULAI BERTINDAK DIKTATOR

BataraNews.com – Pagi (19/07/2017) Kemenhumkam dengan resmi telah mencabut status badan hukum Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) disertai dengan pembubaran ormas yang berstatus badan hukum perkumpulan atau vereneging itu. Kewenangan Pemerintah, dalam hal ini Menkumham, mencabut status badan hukum dan sekaligus membubarkan ormas tanpa proses peradilan, adalah kewenangan yang diberikan oleh Perpu No.2 Tahun 2017 yang kontroversial itu. Saya sejak awal mengatakan bahwa Perpu ini membuka peluang bagi Pemerintah menjadi diktator. Pemerintah secara sepihak berwenang membubarkan ormas tanpa hak membela diri dan tanpa “due process of law” atau proses penegakan hukum dan adil dan benar sesuai asas negara hukum yang...

Read More

Rapat Lintas Ormas Bentuk Forum Ormas Tolak PERPPU Ormas Radikal

BataraNews.com – Jum’at lalu, 14 Juli 2017, bertempat di Aula AQL Islamic Centre, Jakarta. Pkl. 16.30 sd 21.00 telah dilaksanakan Rapat Kordinasi dan Konsolidasi Lintas Ormas dan Lembaga Dakwah yang tidak setuju dengan PERPU NO.02 tahun 2017 Tentang Ormas. Hadir pada acara tersebut beberapa tokoh, perwakilan pimpinan ormas, para ahli hukum dan advokat. Rekomendasi Rapat. Setelah memperhatikan pengantar rapat dari KH. Bachtiar Nasir; pandangan hukum dari Dr. Kapitra Ampera SH, MH., Munarman, SH, MH., dan Ahmad Michdan, SH, MH. ; Pandangan utusan pimpinan ormas dan lembaga dakwah seperti Dewan Dakwah, PERSIS, HTI, IKADI, Hidayatullah, Majelis Mujahidin, KMJ, BKSPPI Bogor, Pimpina...

Read More