Walhi: Ini Bukan Bencana Alam, Tapi Pemerintah Merencanakan Bencana

Dalam pandangan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), bencana banjir yang terjadi khususnya di Kalimantan Selatan bukanlah bencana alam, melainkan bencana ekologis.“Buat kami akhirnya, ini bukan bencana alam, ini bencana ekologis," tegas Eksekutif Walhi Nasional, Wahyu Perdana, kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (20/1).

Baca Lainnya :

• Djuyoto Suntani yang Bikin Heboh Ngaku Presiden Perdamaian Dunia Meninggal0
• Joe Biden Akan Tetap Akui Yerusalem Sebagai Ibu Kota Israel0
• Pemprov DKI Siapkan Dana Rp5 Triliun untuk Antisipasi Banjir0
• Fit and Proper Test, Jenderal Idham Azis Kawal Calon Kapolri Listyo ke DPR0
• Kehilangan Penciuman karena Corona, Satu Keluarga Tak Tahu Rumahnya Kebakaran0

"Bahkan dalam konteks paling ekstrem kalau pola kebijakan dan tidak ada korektif kebijakan, konsesi dibuka masih seluas-luasnya dengan berbagai alasan, ini sama saja merencanakan bencana. Bukan sekadar bencana alam,” imbuhnya.

Menurut Wahyu, apa yang terjadi di Kalsel merupakan upaya pemerintah merencanakan bencana. Lantaran adanya UU Cipta Kerja yang menghapus batas minimun 30 persen kawasan hutan.

“Kalau merujuk ke UU Kehutanan yang kemudian dihapus batas minimumnya, itu bukan hanya kawasan hutan, tapi wilayah daerah aliran sungai itu dihilangkan. Nah, kemudian dari sisi TSN pemerintah atas nama food estate, pandemi kemudian hanya disentralisasi. Itu enggak masuk dalam argumentasi kami,” papar Wahyu.

Wahyu juga mengingatkan putusan Mahkamah Agung yang menyatakan pemerintah bersalah dalam kebakaran hutan di Kalimantan Tengah pada 2019. Alih-alih menjalankan tuntutan dari citizen lawsuit, pemerintah malah mengajukan peninjauan kembali (PK).

Lanjutkan Membaca ke hal.2 >>