- Munarman: Rakyat Indonesia Menunggu Jokowi Diperlakukan seperti Habib Rizieq Diperlakukan seperti H
- Kisruh Demokrat, SBY Turun Gunung Artinya Lawan Makin Membesar
- Heboh Kedubes RI Diserbu Myanmar, Menlu Bertemu Pejabat Junta
- Beda Suara Rocky Gerung & Dokter Tirta soal Kerumunan Jokowi
- SBY: Yang Dilakukan Moeldoko Merugikan Nama Baik Jokowi
- Pakar: Kerumunan Jokowi Kurang Tepat Jadi Teladan Nasional
- Rocky Gerung Sindir Kerumunan Jokowi di NTT
- Dokter Tirta Sebut Kerumunan Jokowi Tak Relevan Disanksi
- Epidemiolog Kritik Kerumunan Jokowi di NTT
- Kejagung Endus Aset Tersangka Asabri di Jawa Hingga Sulawesi
Walhi: Ini Bukan Bencana Alam, Tapi Pemerintah Merencanakan Bencana

Dalam pandangan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), bencana banjir yang terjadi khususnya di Kalimantan Selatan bukanlah bencana alam, melainkan bencana ekologis.“Buat kami akhirnya, ini bukan bencana alam, ini bencana ekologis," tegas Eksekutif Walhi Nasional, Wahyu Perdana, kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (20/1).
Baca Lainnya :
- Djuyoto Suntani yang Bikin Heboh Ngaku Presiden Perdamaian Dunia Meninggal0
- Joe Biden Akan Tetap Akui Yerusalem Sebagai Ibu Kota Israel0
- Pemprov DKI Siapkan Dana Rp5 Triliun untuk Antisipasi Banjir0
- Fit and Proper Test, Jenderal Idham Azis Kawal Calon Kapolri Listyo ke DPR0
- Kehilangan Penciuman karena Corona, Satu Keluarga Tak Tahu Rumahnya Kebakaran0
"Bahkan dalam konteks paling ekstrem kalau pola kebijakan dan tidak ada korektif kebijakan, konsesi dibuka masih seluas-luasnya dengan berbagai alasan, ini sama saja merencanakan bencana. Bukan sekadar bencana alam,” imbuhnya.
Menurut Wahyu, apa yang terjadi di Kalsel merupakan upaya pemerintah merencanakan bencana. Lantaran adanya UU Cipta Kerja yang menghapus batas minimun 30 persen kawasan hutan.
“Kalau merujuk ke UU Kehutanan yang kemudian dihapus batas minimumnya, itu bukan hanya kawasan hutan, tapi wilayah daerah aliran sungai itu dihilangkan. Nah, kemudian dari sisi TSN pemerintah atas nama food estate, pandemi kemudian hanya disentralisasi. Itu enggak masuk dalam argumentasi kami,” papar Wahyu.
Wahyu juga mengingatkan putusan Mahkamah Agung yang menyatakan pemerintah bersalah dalam kebakaran hutan di Kalimantan Tengah pada 2019. Alih-alih menjalankan tuntutan dari citizen lawsuit, pemerintah malah mengajukan peninjauan kembali (PK).
Lanjutkan Membaca ke hal.2 >>
Sekilas Info
COVID-19 Indonesia Hari Ini
- Positif : 1.306.141 Sembuh : 1.112.725 Meninggal : 35.254 Dirawat : 158.162
Berita Populer
-
Tanggapi Video Jokowi Di NTT, Kuasa Hukum Rizieq Shihab Ingin Hukum Tidak Pandang Bulu
Tanggapi Video Jokowi Di NTT, Kuasa Hukum Rizieq Shihab Ingin Hukum Tidak Pandang Bulu
Video kegiatan Presiden Joko Widodo di Nusa Tenggara Timur (NTT) banyak disorot lantaran diduga menimbulkan kerumunan masyarakat. Pembagian souvenir yang dilakukan . . .
-
Dokter Tirta Sebut Kerumunan Jokowi Tak Relevan Disanksi
Dokter Tirta Sebut Kerumunan Jokowi Tak Relevan Disanksi
Relawan Peduli Pencegahan Covid-19 Tirta Mandira Hudhi atau lebih akrab disapa Dokter Tirta menilai sanksi kerumunan tak relevan bila diterapkan pada kasus kerumunan . . .
-
Menteri Jokowi Ramaikan Bursa Capres, Peta 2024 Bisa Berubah
Menteri Jokowi Ramaikan Bursa Capres, Peta 2024 Bisa Berubah
Dua lembaga survei merilis hasil survei Pilpres 2024 di waktu hampir bersamaan. Nama-nama di lingkaran Presiden Joko Widodo muncul dalam persaingan.Parameter Politik . . .
-
Munarman: Kerumunan Sambut Jokowi di NTT Diduga Langgar Protokol Kesehatan
Munarman: Kerumunan Sambut Jokowi di NTT Diduga Langgar Protokol Kesehatan
Pendiri Front Persaudaraan Islam atau FPI baru Munarman mengatakan kerumunan Presiden Joko Widodo atau Jokowi di Maumere, NTT, bisa dikenakan Pasal 160 KUHP tentang . . .
-
Sedang Populer, Penggunaan Tali Masker Dinilai Berbahaya
Sedang Populer, Penggunaan Tali Masker Dinilai Berbahaya
Pemakaian strap mask atau tali masker tampaknya tengah populer di masyarakat. Selain menjadi bagian dari fesyen, tali masker juga dianggap mempermudah penggunaan . . .
Berita Terbaru
-
Munarman: Rakyat Indonesia Menunggu Jokowi Diperlakukan seperti Habib Rizieq Diperlakukan seperti H
Munarman: Rakyat Indonesia Menunggu Jokowi Diperlakukan seperti Habib Rizieq Diperlakukan seperti H
Deklarator Front Persaudaraan Islam (FPI) Munarman menyebut kerumunan yang terjadi saat acara Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Maumere, Nusa Tenggara Timur (NTT), . . .
-
Kisruh Demokrat, SBY Turun Gunung Artinya Lawan Makin Membesar
Kisruh Demokrat, SBY Turun Gunung Artinya Lawan Makin Membesar
Mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) akhirnya ikut bicara soal kisruh Partai Demokrat . Direktur Eksekutif Sudut Demokrasi Riset dan Analisis (SUDRA) Fadhli . . .
-
Heboh Kedubes RI Diserbu Myanmar, Menlu Bertemu Pejabat Junta
Heboh Kedubes RI Diserbu Myanmar, Menlu Bertemu Pejabat Junta
Pasca ditundanya perjalanan ke Kota Naypyidaw, Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Retno Lestari Priansari Marsudi akhirnya melakukan pertemuan dengan delegasi junta . . .
-
Beda Suara Rocky Gerung & Dokter Tirta soal Kerumunan Jokowi
Beda Suara Rocky Gerung & Dokter Tirta soal Kerumunan Jokowi
Kunjungan kerja Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Maumere, Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur (NTT) pada Selasa (23/2) lalu menjadi sorotan publik lantaran . . .
-
SBY: Yang Dilakukan Moeldoko Merugikan Nama Baik Jokowi
SBY: Yang Dilakukan Moeldoko Merugikan Nama Baik Jokowi
Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat (PD) Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyebut langsung nama Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko dalam isu kudeta di tubuh partai. . . .