- KPK yakin tersangka Harun Masiku masih di Indonesia
- Iwan Fals soal Perpres Investasi Miras: Maboknya Gak Enak
- Google Ungkap Hacker Bisa Lakukan Serangan Melalui Font Web Win10
- Erick Thohir: Ada 159 Kasus Korupsi di Kementerian BUMN
- AS Ancam Tambah Sanksi Myanmar usai 18 Pedemo Tewas
- Breaking: Jokowi Cabut Aturan Investasi Miras di RI
- Fraksi PAN dorong revisi UU ITE menjadi inisiatif pemerintah
- Saat SBY Diserang Eks Kader, Demokrat Balas Jangan Baper
- PA 212 Bakal Demo Tolak Perpres Investasi Miras
- Kejagung Siapkan 4 Berkas, Rizieq Akan Diadili di PN Jaktim
Vaksinasi Covid-19 Butuh 3,5 Tahun, Politikus Demokrat: Ini Berita Buruk

Proses pemberian vaksin Covid-19 kepada masyarakat Indonesia yang dikabarkan butuh waktu hingga 3,5 tahun mendapat kritik keras sejumlah pihak. Pemerintah dinilai masih tak serius menangani pandemi Covid-19 di tanah air.
Politikus Partai Demokrat, Andi Mallarangeng, mempertanyakan cara pemerintah menangani pandemi ini. Andi menilai, waktu 3,5 tahun untuk memberikan vaksin kepada seluruh masyarakat terlalu lama.
“Ini berita buruk di awal tahun baru. Harapan yang tadinya muncul langsung pupus dengan berita ini,” ujar Andi, Sabtu (2/1).
Baca Lainnya :
- Cegah Virus Covid-19 Jenis Baru Masuk ke Jawa Barat, Pemprov Bakal Lakukan Sesuai Instruksi Pusat0
- Tentang Mutasi D614G hingga Varian Baru Corona dari Inggris0
- Ketua Banser Ini Siap Jadi Orang Kedua yang Divaksin COVID Setelah Jokowi0
- Nah Lho! Pfizer & Moderna Tak Bisa Dituntut jika Vaksinnya Ada Efek Samping0
- Warga Keluar Masuk Jakarta Pakai Mobil Akan Rapid Test Antigen Secara Acak0
Andi mengatakan, pernyataan Menteri Kesehatan yang menyebut butuh waktu 3,5 tahun untuk menyelesaikan vaksinasi Covid-19, untuk menciptakan herd immunity di Indonesia bukan kabar yang baik. Itu artinya, pandemi di Indonesia masih lama mencapai akhir.
Pertanyaan berikutnya, lanjut Andi, kapan krisis ekonomi akan pulih? Padahal, vaksinasi Covid-19 menjadi harapan banyak orang untuk meredakan pagebluk ini dan memulihkan perekonomian yang krisis.
“Krisis ekonomi yang melanda kita sekarang ini berkaitan langsung dengan pandemi Covid-19. Selama pandemi belum selesai, selama itu pula ekonomi kita terus krisis. Krisis di tingkat negara, krisis di tingkat ekonomi rakyat,” tutur Andi.
Ditambahkan Andi, tugas negara adalah menyediakan vaksin, mendistribusikan, dan melaksanakan vaksinasi yang aman dan manjur. Selain itu, vaksin yang diberikan harus yang paten, bukan abal-abal.
Lanjutkan Membaca ke hal.2 >>
Sekilas Info
COVID-19 Indonesia Hari Ini
- Positif : Sembuh : Meninggal : Dirawat :
Berita Populer
-
Ketum PBNU: Harusnya Pemerintah Tekan Konsumsi Miras
Ketum PBNU: Harusnya Pemerintah Tekan Konsumsi Miras
Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Said Aqil Siroj menolak dengan tegas rencana pemerintah yang menjadikan industri minuman keras (miras) keluar . . .
-
PA 212 Bakal Demo Tolak Perpres Investasi Miras
PA 212 Bakal Demo Tolak Perpres Investasi Miras
Persaudaraan Alumni 212 (PA 212) berencana menggelar aksi demo menolak terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 10 Tahun 2021 terkait izin . . .
-
Politikus PKS Kritik Logika Jokowi Izinkan Investasi Miras
Politikus PKS Kritik Logika Jokowi Izinkan Investasi Miras
Anggota Komisi VI DPR RI yang membidangi investasi Amin AK mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) membatalkan kebijakan izin investasi untuk industri minuman keras . . .
-
Kejagung Siapkan 4 Berkas, Rizieq Akan Diadili di PN Jaktim
Kejagung Siapkan 4 Berkas, Rizieq Akan Diadili di PN Jaktim
Kejaksaan Agung menyatakan kasus kerumunan yang melibatkan eks petinggi Front Pembela Islam (FPI) Muhammad Rizieq Shihab dan kawan-kawan akan disidangkan di . . .
-
Saat SBY Diserang Eks Kader, Demokrat Balas Jangan Baper
Saat SBY Diserang Eks Kader, Demokrat Balas Jangan Baper
Partai Demokrat memutuskan memberhentikan sejumlah kader yang terbukti terlibat kongres luar biasa (KLB) secara ilegal terkait pengambilalihan kepemimpinan Agus . . .
Berita Terbaru
-
KPK yakin tersangka Harun Masiku masih di Indonesia
KPK yakin tersangka Harun Masiku masih di Indonesia
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meyakini tersangka mantan Caleg PDIP Harun Masiku (HAR) yang sudah berstatus Daftar Pencarian Orang (DPO) sejak Januari 2020 masih . . .
-
Iwan Fals soal Perpres Investasi Miras: Maboknya Gak Enak
Iwan Fals soal Perpres Investasi Miras: Maboknya Gak Enak
Iwan Fals melalui akun Twitter ikut mengomentari kegaduhan menyoal Peraturan Presiden (Perpres) izin investasi minuman keras (miras) di Indonesia.Sebelumnya, ramai . . .
-
Google Ungkap Hacker Bisa Lakukan Serangan Melalui Font Web Win10
Google Ungkap Hacker Bisa Lakukan Serangan Melalui Font Web Win10
Google baru-baru ini mengungkap kerentanan dalam sistem Win10 yang memungkinkan pengguna mengotorisasi perangkat lunak berbahaya untuk mengakses kernel . . .
-
Erick Thohir: Ada 159 Kasus Korupsi di Kementerian BUMN
Erick Thohir: Ada 159 Kasus Korupsi di Kementerian BUMN
Menteri BUMN Erick Thohir mengaku 'kaget' mengetahui banyaknya jajaran BUMN yang tersandung kasus korupsi. Saat pertama kali menjabat pada akhir 2019 lalu, . . .
-
AS Ancam Tambah Sanksi Myanmar usai 18 Pedemo Tewas
AS Ancam Tambah Sanksi Myanmar usai 18 Pedemo Tewas
Amerika Serikat memperingatkan akan mengambil tindakan lebih lanjut berupa sanksi tambahan terhadap junta militer Myanmar jika pasukan keamanan kembali membunuh warga . . .