UU Ciptaker Berlanjut, Din Singgung Revisi Diam-diam UU MK

22 Okt 2020, 18:36:12 WIB Politik
UU Ciptaker Berlanjut, Din Singgung Revisi Diam-diam UU MK

Ketua Umum Dewan Nasional Pergerakan Indonesia Maju (DN-PIM) Din Syamsudin menyinggung revisi Undang-undang Mahkamah Konstitusi (UU MK) yang disahkan secara diam-diam sebelum pengesahan Omnibus Law UU Cipta Kerja.

Din mengatakan banyak pihak pesimistis untuk mengajukan uji formil Omnibus Law UU Cipta Kerja ke Mahkamah Konstitusi. Salah satunya karena penghapusan pasal 59 ayat (2) soal kewajiban DPR dan pemerintah merevisi UU yang dibatalkan MK.

"UU MK yang baru yang disahkan secara diam-diam oleh DPR pada akhir September atau awal Oktober ternyata menghilangkan pasal penting kewajiban pemerintah menindaklanjuti keputusan dari MK," kata Din dalam Sarasehan Kebangsaan #35 DN PIM, Kamis (22/10).

Baca Lainnya :

Din juga menyoroti penambahan masa jabatan hakim konstitusi lewat revisi UU MK. Saat ini, hakim konstitusi dapat menjabat maksimal hingga usia 70 tahun.

Presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) itu mengkhawatirkan penambahan masa jabatan akan memengaruhi putusan para hakim konstitusi dalam uji formil Omnibus Law UU Cipta Kerja.

"Itu ada yang skeptis, ada yang pesimis MK menegakkan independensi dan imparsialitas," ujar Din.

Sebelumnya, sejumlah elemen masyarakat mendesak Presiden Joko Widodo membuat peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) untuk membatalkan Omnibus Law UU Cipta Kerja. Namun permintaan itu ditolak halus oleh Jokowi.


Lanjutkan Membaca ke hal.2 >>




Sekilas Info

COVID-19 Indonesia Hari Ini

  • Positif : 516.753
    Sembuh : 433.649
    Meninggal : 16.352
    Dirawat : 66.752

Berita Populer

kanan - bataroster.com
Hosting Unlimited Indonesia



+ Indexs Berita

Berita Terbaru

Write a Facebook Comment

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook

kanan - bataroster.com
Hosting Unlimited Indonesia