Tamparan Rencana PPN Sembako: 'Kolonialisme' untuk Si Miskin!

11 Jun 2021, 07:15:31 WIB Ekonomi
Tamparan Rencana PPN Sembako:

Wacana perluasan pajak pertambahan nilai (PPN) jadi sorotan. Khususnya pengenaan PPN pada komoditas sembako. Banyak pihak menilai wacana ini merugikan masyarakat kecil yang miskin, tapi ringankan yang kaya.

Rencana ini tertuang dalam draft RUU Perubahan Kelima Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).

Dalam pasal 4A, barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak dihapus dalam RUU KUP sebagai barang yang tidak dikenakan PPN. Dengan kata lain, sembako akan dikenakan PPN.

Baca Lainnya :

Dalam Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 99/PMK.010/2020 tentang Kriteria dan/atau Rincian Barang Kebutuhan Pokok yang Tidak Dikenai Pajak Pertambahan Nilai, jenis barang kebutuhan pokok yang dimaksud, yakni beras dan gabah,jagung, sagu, kedelai, garam konsumsi, daging, telur, susu, buah-buahan, sayur-sayuran, dan ubi-ubian.

Ekonom pun menolak wacana ini, Direktur Celios (Center of Economic and Law Studies) Bhima Yudhistira mengatakan perluasan objek PPN ke bahan pangan akan sangat berisiko. Pasalnya hal ini bisa menaikkan harga pada barang kebutuhan pokok dan mendorong inflasi, dan menurunkan daya beli masyarakat.

Bhima juga menilai wacana ini tidak sejalan dengan upaya untuk pemulihan ekonomi. Apalagi, wacana ini dibarengi oleh rencana pencabutan subsidi lainnya dari subsidi listrik, pengurangan bansos.

Imbasnya bukan saja memperlambat pemulihan pertumbuhan ekonomi, menurut Bhima wacana ini bisa mendorong naiknya angka kemiskinan

Lanjutkan Membaca ke hal.2 >>




Sekilas Info

COVID-19 Indonesia Hari Ini

  • Positif : 1.989.909
    Sembuh : 1.792.528
    Meninggal : 54.662
    Dirawat : 142.719

Berita Populer

kanan - bataroster.com
kanan - Emiisc
+ Indexs Berita

Berita Terbaru

Write a Facebook Comment

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook

kanan - bataroster.com
kanan - Emiisc