Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto dan anggota Fraksi PDIP DPR, Rieke Diah Pitaloka diadukan ke Polda Metro Jaya. Adapun yang mengadu yakni Rijal Kobar yang didampingi pengacara dari Tim Advokasi . . .
Anggota Badan Legislasi DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat Bambang Purwanto mempertanyakan alasan pihak yang berkukuh melanjutkan pembahasan Rancangan Undang-undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP), dengan meminta . . .
Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI), KH Muhyiddin Junaidi menanggapi opsi Pemerintah untuk melanjutkan bahasan Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (HIP). Pemerintah melalui Menteri Hukum dan HAM, . . .
Wakil Presiden ke-6 RI Try Sutrisno bersama para tokoh purnawirawan TNI-Polri direncanakan menemui pimpinan MPR RI menyampaikan aspirasi terkait Rancangan Undang-undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP), Kamis . . .
Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengaku Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) diusulkan oleh fraksi partainya di DPR. Belakangan usulan RUU HIP ini mengundang pro . . .
Wakil Ketua MPR, Hidayat Nur Wahid mempertanyakan keberadaan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Yudian Wahyudi di tengah ramainya polemik pembahasan Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila . . .
Polemik terkait siapa dalang dibalik pengusul RUU HIP di DPR RI akhirnya terkuak. Tak lain, pencetusnya adalah anggota DPR dari fraksi PDIP. Tak ayal, temuan tersebut membuat geger jagat Twitter di Tanah Air. . . .
Ahli hukum pidana dari Universitas Trisakti, Abdul Fickar, menilai langkah PDIP menggunakan Pasal 160 KUHP, 170 dan Pasal 156 KUHP dalam laporan insiden pembakaran bendera tidak tepat. Pasal 160 KUHP berbunyi . . .
Perdebatan ideologis yang sudah diselesaikan oleh para founding fathers berpuluh-puluh tahun silam mengenai Pancasila tidak perlu dikorek-korek lagi. Pancasila sebagai sebuah bentuk dasar konsensus Indonesia sudah . . .
Massa yang jumlahnya diperkirakan ribuan orang berasal dari berbagai organisasi masyarakat (ormas) menggelar aksi demonstrasi di depan kantor DPRD Provinsi Kalimantan Barat. Massa menolak Rancangan Undang-undang . . .
