Sebuah poster kecil bertuliskan 'Wadas Melawan' muncul saat Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo berorasi di acara mahasiswa baru Universitas Gadjah Mada (UGM).Poster itu dibawa atau diangkat oleh salah seorang dari . . .
Mantan Kadiv Propam Irjen Ferdy Sambo diamankan ke Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok pada Sabtu (6/8) lantaran diduga melakukan pelanggaran prosedur penanganan di lokasi tewasnya Brigadir J di Komplek Polri, Duren Tiga, . . .
Anggota Komisi XI DPR RI Kamrussamad menyarankan kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk memastikan dasar hukum perubahan 31 nama rumah sakit di Jakarta menjadi rumah sehat, serta perlunya untuk melakukan . . .
Lebih dari sekadar penegakan hukum, penuntasan kasus tewasnya Brigadir Pol Nofriansyah Yosua Hutabarat alias Brigadir J di rumah dinas Irjen Ferdy Sambo, juga sebagai optimalisasi reformasi kepolisian.Begitu . . .
Pemerintah dan aparat penegak hukum tidak boleh kalah dengan garong negara. Termasuk buronan kasus korupsi lahan sawit, Surya Darmadi alias Apeng yang diduga menggondol uang Rp 54 triliun ke negara lain.“Kalau . . .
Anggota Komisi VI DPR RI Amin Ak menolak penggunaan dana APBD untuk membiayai pembengkakan biaya dari proyek infrastruktur pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB).Amin tidak setuju jika dana APBN digunakan . . .
Politisi PDI Perjuangan Effendi Simbolon mengatakan, Indonesia butuh pemimpin kelas dunia. Apalagi saat ini keadaan geopolitik sedang tak menentu.Menurut Effendi, Prabowo Subianto memenuhi kriteria tersebut. Pria . . .
Anggaran subsidi BBM dalam negeri yang telah mencapai Rp 502 triliun perlu menjadi rambu-rambu pemerintah untuk mencari cara lain mengatasi inflasi.Pemerintah Indonesia hingga kini masih bisa bertahan karena ada . . .
Ada empat alasan yang melatari pernyataan tegas ekonom senior DR. Rizal Ramli bahwa dukungan Presiden Joko Widodo untuk calon presiden berikutnya tidak akan efektif dan nyaris tidak berarti banyak.Pertama, katanya, . . .
Kebijakan pemblokiran sejumlah platform digital yang dilakukan Kementerian Komunikasi dan Informatika justru mencoreng kerja pemerintah.Pengamat politik Ikhwan Arif bahkan menilai Kemenkominfo kecolongan jika alasan . . .
