Sri Mulyani Jelaskan Tahapan Keuangan Pembangunan Ibu Kota Negara Hingga 2045

Rancangan Undang Undang (RUU) Ibu Kota Negara (IKN) kini sudah disahkan menjadi UU IKN. Selanjutnya, menyoal tahapan bagaimana dari landasan UU itu akan menjadi sebuah proses pembangunan dan pemindahan IKN.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan, mengenai masalah keuangan IKN sendiri ada beberapa tahapan untuk pembangunan dan pemindahan Ibukota.

"Ini terdiri dari 5 tahapan. Mungkin tahapan yang paling kritis sesudah UU dibuat adalah tahap pertama yaitu tahun 2022 ini hingga 2024," kata Sri Mulyani saat jumpa pers di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (18/1).

Baca Lainnya :

• Bersama Xi Jinping dan Narendra Modi, Jokowi Sampaikan Pidato Khusus di World Economic Forum0
• Jokowi Tanyakan Harga Minyak Goreng Masih Mahal, Ini Jawaban Plt Walikota Bandung0
• Pesan Tegas KPK untuk Para Penikmat Uang Korupsi Tanah Munjul 0
• Finnet dan POSFIN Bersinergi Dorong Inklusi Keuangan di Indonesia 0
• 500 Ribu ASN Bakal Pindah ke Ibu Kota Negara Baru hingga 20240

Selanjutnya, kata Sri Mulyani, akan diikuti dengan tahap kedua, ketiga, empat dan lima. Tahapan lanjutan ini diperkirakan diprediksi mulai tahun 2025 hingga 2045.

"Untuk tahapan pertama yang sangat kritis, ini nanti dari aspek pendanaannya akan dilihat apa yang menjadi trigger awal yang akan kemudian menimbulkan momentum untuk pembangunan selanjutnya dan untuk juga menciptakan anchor atau jangkar bagi pembangunan IKN dan pemindahannya," tuturnya.

Oleh karena itu, kata Sri Mulyani, setelah melakukan empat tahapan berikutnya itu, nanti akan dibuat rencana induk yang detail yang akan tertuang di dalam Perpres.

Namun demikian, Sri Mulyani menyebut berdasarkan pembahasan dari beberapa kementerian/lembaga terkait, terutama kementerian PUPR, akses jalan akan diprioritaskan.

Lanjutkan Membaca ke hal.2 >>

---