Soal Rencana Pemindahan Ibu Kota Negara, PKS Singgung Utang Pemerintah yang Belum Dibayar

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Andi Akmal Pasluddin mengkritisi kebijakan pemerintah yang hendak pindah ibu kota negara, sedangkan persoalan esensial kenegaraan ini masih tidak beres. Salah satu hal yang mendasar kebijakan negara kepada rakyatnya, menurut Akmal, adalah memenuhi kestabilan pangan dan kebutuhan energi bagi rakyat.

Seperti diketahui, Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara telah disetujui dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-13 masa sidang 2021-2022, dan PKS menjadi satu-satunya fraksi yang menolak.

"Pemerintah ini mikir yang besar-besar, tapi persoalan kecil belum bisa diatasi. Beberapa di antaranya adalah pemerintah belum mampu bayar utang ke Bulog dan kepada PT Pupuk Indonesia sehingga menimbulkan dampak domino lebih panjang. Utang Bulog kepada Himbara (Himpunan Bank Milik Negara) makin menumpuk sehingga tugasnya melayani rakyat pada kestabilan harga pangan pokok terganggu, dan subsidi pupuk untuk petani tinggal setengahnya," tukas Akmal dalam siaran persnya, dikutip Senin (24/1/2022).

Baca Lainnya :

• Bikin Heboh, Pria Ini Ajak Duel Polisi yang Menilangnya0
• Digerebek Warganya Sendiri, Oknum Kades Asik Ngamar Bareng Selingkuhan0
• Jurusan Kuliah yang Tak Ada di Indonesia, Prospek Kerjanya Tinggi0
• Viral Ojol Masuk Tol karena Ikuti Google Maps di Makassar 0
• Tolak RUU IKN, Hamid Noor Yasin: Kondisi Ekonomi Masih Belum Mendukung Pindah Ibu Kota Negara0

Anggota Komisi IV DPR RI ini menjabarkan, utang pemerintah kepada Bulog yang hingga kini belum dibayar mencapai Rp4,5 triliun. Utang ini akibat penugasan Bulog sebagai lembaga penyalur beras berupa bansos pemerintah semasa PPKM berlangsung akibat pandemi.

Akmal menambahkan, untuk pupuk subsidi dari awal tahun kuotanya dikurangi. Bahkan, di beberapa daerah, kelangkaan pupuk terjadi sehingga sangat mengganggu mata rantai produksi pangan. Semua daerah kabupaten/kota sentra pertanian pangan pun mengeluh persoalan pengurangan dana subsidi pupuk akibat refocusing untuk pemberian jaminan pengamanan sosial (JPS).

"Bagaimana cara berpikirnya pemerintah ini bikin bingung, rakyat sedang kesusahan, malah berkeinginan menghamburkan anggaran yang tidak jelas dari mananya untuk memindahkan ibu kota negara," kritik Akmal lebih lanjut.

Legislator daerah pemilihan (dapil) Sulawesi Selatan II ini menyarankan agar pemerintah menyelesaikan dahulu kewajiban membayar utang kepada Bulog sebesar Rp4,5 triliun dan membayar kepada Pupuk Indonesia sebesar Rp13,8 triliun. Semua utang ini akibat penugasan pemerintah kepada lembaga-lembaga ini untuk beras bansos di Bulog dan untuk pupuk subsidi di Pupuk Indonesia.

Lanjutkan Membaca ke hal.2 >>

---