Singgung Kasus Bupati Probolinggo, Firli Bahuri: Kepala Desa Saja Dijual Belikan, Bagaimana Layanan Publik Optimal?

16 Sep 2021, 16:07:38 WIB Hukum

Jual beli jabatan membuat pelayanan publik tidak bisa optimal karena terlalu sibuk menerima beban jual beli jabatan.

Begitu yang disampaikan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri saat menjadi Keynote Speech di acara webinar KPK bertajuk "Jual Beli Jabatan, Kenapa dan Bagaimana Solusinya?" yang disiarkan di akun YouTube KPK, Kamis sore (16/9).

Menurut Firli, jual beli jabatan merupakan salah satu dari sekian banyak bentuk, jenis dan rupa tindak pidana korupsi. Sebagaimana UU 31/1999 Juncto UU 20/2001, korupsi terdapat tujuh cabang.

Baca Lainnya :

Mulai dari pengadaan barang dan jasa, suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, termasuk juga pemerasan, benturan kepentingan, gratifikasi, perbuatan curang dan perbuatan tindak pidana korupsi lainnya.


"Yang terkait dengan jual beli jabatan tentulah dengan praktik-praktik korupsi setidaknya ada tiga. Yang pertama, yang erat kaitannya dengan jual beli jabatan adalah tindak pidana korupsi berupa gratifikasi. Yang kedua adalah, tindak pidana korupsi yang erat kaitannya dengan suap. Ketiga juga ada kaitannya dengan pemerasan," ujar Firli seperti dikutip Kantor Berita Politik Bataranews.com, Kamis sore (16/9).

Firli pun menyinggung terkait jual beli jabatan yang belum lama diungkapkan oleh KPK, yaitu jual beli jabatan yang melibatkan Bupati Probolinggo, Puput Tantriana Sari dan suaminya, Hasan Aminuddin yang merupakan anggota DPR RI.

Lanjutkan Membaca ke hal.2 >>




Sekilas Info

COVID-19 Indonesia Hari Ini

  • Positif : 4.255.936
    Sembuh : 4.103.914
    Meninggal : 143.808
    Dirawat : 8.214

Berita Populer

kanan - bataroster.com
kanan - MYPIN DELIVERY
+ Indexs Berita

Berita Terbaru

Write a Facebook Comment

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook

kanan - bataroster.com
kanan - MYPIN DELIVERY