Presiden Diminta Bebaskan Tahanan Politik Papua dan Maluku Jelang HUT RI

14 Agu 2020, 08:23:39 WIB Politik
Presiden Diminta Bebaskan Tahanan Politik Papua dan Maluku Jelang HUT RI

Amnesty International Indonesia mendesak Presiden Jokowi agar membebaskan tahanan politik. Desakan disampaikan melalui surat yang dikirim pada Kamis (13/8). Direktur Amnesty International Indonesia Usman Hamid mengatakan, para tahanan politik semestinya tidak dipenjara. Mereka, menurut Usman, menyampaikan pendapat atau ekspresi secara damai. Apalagi, kata dia, tidak ada unsur kekerasan atau hasutan kebencian yang disampaikan para tahanan politik.

“Jadi, mereka dituduh melakukan pemberontakan wilayah dengan pasal-pasal makar, tetapi tidak ada satupun bukti yang bisa menunjukkan adanya kekerasan. Entah itu mobilisasi pasukan bersenjata atau tindakan lain,” jelas Usman dalam diskusi daring “Refleksi 75 Tahun Kemerdekaan: Akankah Tahanan Nurani Mendapat Amnesti?” pada Kamis (13/8).

Direktur Amnesty International Indonesia Usman Hamid. (Foto: VOA/Sasmito)

Baca Lainnya :

Usman menambahkan setidaknya ada 46 tahanan politik dari Papua dan Maluku. Rinciannya, 10 orang dipenjara di Ambon (Maluku), 23 orang di Fak-Fak (Papua Barat), 11 orang di Sorong (Papua Barat) dan dua orang dipenjara di Wamena, termasuk Jakub Skrzypski, yang merupakan warga Polandia.

Menurutnya, semestinya tidak sulit bagi Presiden Joko Widodo untuk membebaskan para tahanan politik. Sebab, pembebasan tahanan politik telah dicontohkan presiden-presiden sebelumnya, mulai dari Soekarno hingga awal pemerintahan Presiden Jokowi. Pengampunan antara lain diberikan kepada orang-orang yang terlibat pemberontakan Daud Bereueh di Aceh pada 1959 dan pemberian grasi kepada lima tahanan politik dalam kasus pembobolan gudang senjata Kodim 1710/Wamena pada 2003.

“Namun, kriminalisasi terhadap mereka yang menggunakan hak untuk berpendapat akan tetap sulit untuk dihentikan selama pasal makar di KUHP masih diterapkan di luar ketentuan yang diizinkan oleh hukum hak asasi manusia internasional. Maka dari itu, pemerintah bersama DPR RI harus mengamandemen atau mencabut ketentuan tersebut, agar tidak dapat lagi digunakan untuk mempidanakan kebebasan berekspresi,” kata Usman.

Puteri dari Presiden ke-4, Abdurrahman Wahid (Gus Dur) Alissa Wahid. (Foto: screenshoot)

Lanjutkan Membaca ke hal.2 >>




Sekilas Info

COVID-19 Indonesia Hari Ini

  • Positif : 282.724
    Sembuh : 210.437
    Meninggal : 10.601
    Dirawat : 61.686

Berita Populer

kanan - bataroster.com
Hosting Unlimited Indonesia



+ Indexs Berita

Berita Terbaru

Write a Facebook Comment

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook

kanan - bataroster.com
Hosting Unlimited Indonesia