
Pemerintah
seolah lebih mementingkan agenda pemindahan ibukota negara ke Kalimantan Timur,
daripada mengutamakan pemulihan ekonomi rakyatnya.
Padahal, kata
Jurubicara Partai Keadilan Sejahtera Muhammad Kholid, rakyat yang kondisinya
perekonomiannya babak belur akibat pandemi Covid-19 lebih membutuhkan bantuan
dari pemeirntah untuk segera bangkit.
"Ini
kebijakan yang salah prioritas dan sudah menabrak rasionalitas publik.
Pemerintah tega sekali mengorbankan agenda prioritas pemulihan ekonomi
masyarakat demi pindah ibukota," ujar Kholid dalam keterangannya, Jumat
(21/1).
Baca Lainnya :
Kholid
mengatakan, pemerintah seharusnya mengalokasikan dana Pemulihan Ekonomi Nasional
(PEN) untuk melindungi dan memulihkan ekonomi masyarakat akibat terdampak
pandemi Covid-19 bukan untuk membiayai megaproyek ibukota baru.
Diatur dalam
UU 2/2020 Pasal 11 bahwa penggunaan dana PEN hanya ditujukan untuk penyelamatan
perekonomian nasional, perlindungan dan peningkatan kegiatan ekonomi usaha
masyarakat, dan menjaga stabilitas sistem keuangan dan perekonomian nasional.
Sedangkan mega proyek pemindahan Ibu Kota Baru tersebut tidak masuk dalam
kriteria penerima PEN.
"Pemerintah
justru tidak patuh terhadap norma hukum yang mereka buat sendiri dalam Perppu
yang mereka terbitkan di tahun 2020," urainya.
Kholid juga
mengingatkan kepada Presiden Joko Widodo agar menepati janjinya agar proyek IKN
tidak akan membebani APBN.
Lanjutkan Membaca ke hal.2 >>