PKS Nilai Perpres Ekstremisme Bisa Buat Masyarakat Terbelah

Wakil Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI Sukamta mengkritisi Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme atau RAN PE.

Dalam beleid tersebut, salah satu program yang tercantum adalah melatih masyarakat melaporkan terduga ekstremis ke polisi. Terkait hal ini, Sukamta khawatir justru akan semakin membuat masyarakat terbelah.

"Akan muncul di tengah-tengah masyarakat sikap saling curiga dan saling menuding. Keterbelahan masyarakat yang bineka dan majemuk ini akan berbahaya" kata Sukamta saat dihubungi CNNIndonesia.com, Kamis (21/1).

Baca Lainnya :

• Perpres 7 Tahun 2021 Dinilai Berpotensi Picu Konflik0
• Indonesia Berharap Joe Biden Positif untuk Palestina0
• Fadli Zon Berpuisi Negeri di Tepi Jurang, Singgung Utang-Bencana0
• Tak Hadiri Pelantikan Joe Biden, Trump Berjanji akan Kembali0
• Sampaikan Pidato Pelantikan, Joe Biden Sindir Trump0

Sukamta mengatakan PKS berharap pemerintah seharusnya mendorong persatuan, bukan malah membuka ruang perpecahan antarmasyarakat dengan Perpres tersebut.

"Memperbesar energi dan aura menuju tunggal ika akan lebih kondusif daripada mendorong saling melaporkan. Kok, seperti zaman PKI saja," imbuhnya.

Sukamta melanjutkan hal ini juga akan membuat indeks demokrasi Indonesia memburuk. Sebab, bisa saja masyarakat takut menyampaikan pendapat dan aspirasi yang berbeda dengan pemerintah lantaran takut dicap ekstremis.

Ia juga mempertanyakan alasan di balik penerbitan Perpres tersebut. Padahal, menurutnya, jika pemerintah berniat memberantas ekstremis dan terorisme, hal tersebut sudah tercantum dalam Undang-undang Terorisme.

Lanjutkan Membaca ke hal.2 >>