Pengacara Rizieq Akan Gugat Undang-Undang Era Sukarno Ke MK

Pengacara eks pentolan Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab, Aziz Yanuar berencana mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait aturan yang termuat peraturan era Presiden Sukarno, UU Nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

Pengadilan Negeri Jakarta Timur sebelumnya menjerat Rizieq melanggar Pasal 14 ayat (1) UU RI Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dalam kasus tes swab RS Ummi, Bogor. Hal itu yang membuat Rizieq divonis selama empat tahun penjara.

"Mengajukan Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi RI terhadap Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946," kata Aziz dalam keterangan resminya yang dikutip Selasa (16/11).

Baca Lainnya :

• Siang Nanti, ProDEM Buat Laporan Lagi ke Polda untuk Luhut dan Erick0
• Digulung Polda Metro, 48 WNA China Peras Korbannya dengan Video Mesum0
• Gegara Kritik Jokowi soal Deforestasi, Greenpeace Indonesia Dilaporkan ke Polisi0
• Jika Tak Temui Unsur Pidana, KPK akan Hentikan Penyelidikan Kasus Formula E0
• Hukuman Edhy Prabowo Diperberat Jadi 9 Tahun Penjara0

Aziz berpendapat aturan tersebut sudah tidak sesuai dengan konteks saat ini. Aturan itu, tuding dia, kerap dijadikan sebagai alat politik untuk jerat orang yang tidak disukai oleh rezim pemerintah.

"Sehingga habib Rizieq menjadi salah satu korbannya," kata dia.

Selain itu, Aziz mengatakan Rizieq akan mengajukan peninjauan kembali (PK) meski Mahkamah Agung (MA) sudah memotong masa tahanan selama dua tahun dalam kasus penyebaran kabar bohong di tes swab RS Ummi, Bogor. Terlebih lagi, Majelis Hakim MA di tingkat kasasi mengakui bahwa dalam kasus RS UMMI tidak ada keonaran yang ditimbulkan kliennya.

"Dengan pengakuan tersebut semestinya Majelis Hakim Kasasi menggunakan tafsir resmi keonaran dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tersebut yang sudah tercantum dalam penjelasannya, sehingga seyogyanya HRS dibebaskan," kata dia.

Lanjutkan Membaca ke hal.2 >>

---