- Pakar LIPI: Manuver Moeldoko di KLB Demokrat Jelas Tidak Etis
- Gibran dan Gus Yaqut Bahas Pembangunan Masjid dari Pangeran UEA untuk Jokowi
- Sarah Al Amiri, Muslimah yang Pimpin Misi UEA ke Mars
- Amien Rais Cs Sesalkan Jokowi Tolak Audiensi Kasus Laskar FPI
- Jadi Ketum PD Versi KLB, Ini Rekam Jejak Moeldoko Saat Jadi Anak Buah SBY
- Blak-blakan Ketua DPC Demokrat di Jateng Soal Tawaran Duit Demi Ikut KLB
- SBY Serukan Perang Usai Moeldoko Jadi Ketum KLB Demokrat
- Partai Demokrat Diambil Alih Pejabat Negara, LSI: Pertama Kali di Indonesia, Ironi Luar Biasa
- Kejagung Blokir Aset Bentjok dan 2 Tersangka Korupsi Asabri
- Marzuki Alie: Saya & Moeldoko Akan Memenangkan Demokrat 2024
Pembinaan Ideologi Pancasila Perlu Payung Hukum

"Pembinaan ideologi Pancasila ini juga harus bisa memastikan bahwa bagaimana melakukan pemahaman penghayatan dan pengamalan terhadap Pancasila itu bukan menjadikan Pancasila bagian dari alat kekuatan pemerintah. Inilah yang penting bagaimana kemudian mendetail sebuah peraturan perundang-undangan yang namanya pembinaan ideologi Pancasila," imbuh Jamal.
Pakar hukum tata negara Bivitri Susanti sepakat bahwa Pancasila tidak boleh diperdebatkan dalam konteks penguatan BPIP ini. Namun, dia mengatakan Pancasila adalah ideologi yang bisa diterjemahkan secara terbuka. Oleh karenanya akan ada banyak tantangan untuk mendekatkan atau mengimplementasikan Pancasila ke dalam kehidupan sehari-hari.
"Ya Pancasila tidak boleh diperdebatkan dalam konteks ini atau dibongkar pasal-pasalnya. Tapi saya kira pemaknaannya terbuka saja untuk diperdebatkan karena dia ideologi. Kalau masalah BPIP-nya sendiri saya kira ketika belajar tentang tata negara memang merupakan suatu praktik yang lazim dan sering kali diterapkan untuk menguatkan keberadaan suatu lembaga dalam sebuah Undang-Undang," kata Bivitri.
Catatan yang perlu diperhatikan dalam pembuatan Undang-Undang tersebut, kata Bivitri, adalah perlunya debat politik yang terbuka di DPR oleh semua fraksi.
Sehingga ketika ada fraksi yang memiliki kekhawatiran mengenai komunisme atau neo liberalisme pengaruh dari luar, maka Bivitri menilai itu bisa diperdebatkan untuk mendesain bersama-sama BPIP seperti apa yang mau Indonesia miliki nantinya.
"Bahkan kalau ada yang punya kekhawatiran yang tadi saya sebut kita nggak mau ada BP7 yang mengideologisasi secara memaksa seperti dulu ya, kalau gitu kita evaluasi dulu BP7 kelemahannya dimana. Kemudian dituangkan ke dalam BPIP yang sekarang lebih baik. Nah jadi ini buat saya pentingnya mendiskusikan kembali, bangsa ini mau punya BPIP untuk apa dan bagaimana kita mendiskusikannya?" jelas Bivitri.
Sementara itu untuk memperkuat Pancasila di tengah masyarakat, Jamal menekankan perlunya proses sosialisasi terkait Undang-Undang penguatan BPIP agar diterima secara luas oleh masyarakat.
Jamal mengatakan para stakeholder dapat diajak bicara untuk menerima masukan, baik dari kaum intelektual, tokoh-tokoh agama dari lintas agama hingga tokoh lintas suku.
"Karena hakikatnya dalam konteks ini adalah bagaimana kalau Undang-Undang disahkan tetapi tidak ada yang merasa atau beranggapan untuk suku tertentu, agama tertentu, golongan tertentu, karena merasa tidak dilibatkan dalam proses ini. Jadi proses sosialisasi dan proses karbonisasi di kanal ini saya pikir perlu diperhatikan," jelas Jamal.
Sementara itu, Bivitri menilai sosialisasi disini bukan berarti sekedar menyampaikan ke masyarakat semata. Namun diperlukan dialog yang lebih masif pada masa jeda sebelum pembahasan RUU itu dilakukan kembali.
Terutama untuk mendengarkan argumen dari berbagai pihak yang tidak setuju terhadap RUU tersebut. Seperti misalnya kecurigaan Pancasila akan diperah menjadi Trisila atau Ekasila.
"Kita bisa kemudian gali dari semua kelompok untuk mempertanyakan, Pancasila seperti apa yang mau kita bina sama-sama? Kalau pun tidak mau ada pemaksaan ideologi satu dan lain sebagainya. Kira-kira bagaimana ini desain kelembagaan BPIP atau apapun yang nanti mau dirumuskan," kata Bivitri.
"Nah dialog seperti itu yang saya kira harus masif betul dan benar-benar seperti dulu ketika pendiri bangsa mendiskusikan Pancasila. Semua kelompok juga kembali harus ikut untuk mendiskusikan kembali Pancasila dalam konteks yang sekarang," imbuhnya.
Lebih lanjut, Jamal menegaskan dalam RUU tersebut nantinya harus disepakati untuk tidak mendesain pasal-pasal penafsir dari pilar-pilar Pancasila. Juga memastikan larangan ideologi komunisme, marxisme, hingga leninisme berkembang.
"Yang penting tentu bagi saya adalah bagaimana penguatan pemanfaatan atau improvement partisipasi bukti di dalam RUU PIP itu atau muatan-muatan regulasi PIP itu sendiri," kata Jamal.
Sementara itu, penting pula untuk dipastikan pembinaan ideologi Pancasila ini bukan sebagai alat-alat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Bivitri menilai hal tersebut bisa dicegah dengan memastikan semua elemen bangsa ada dalam jajaran pengarah BPIP.
BPIP juga, kata Bivitri, perlu untuk menyasar dan menjadi saluran bagi masyarakat luas dalam menyampaikan permasalahan bersifat praktikal di lapangan. Menurutnya hal-hal semacam itu bisa diselesaikan dengan Pancasila.
"Misalnya
kalau dari pengalaman pribadi, saya punya kesulitan mengukur apakah suatu perda
itu sebenernya sesuai sama nilai Pancasila atau tidak. Karena kenyataannya
banyak misalnya perda yang mengatur cara berbusana perempuan, bagi saya itu
tidak Pancasilais kalau dipaksa atau dilarang berbusana tertentu, tentu saja
tidak Pancasilais begitu. Kemudian bagaimana misalnya ketika ada ketidakadilan
yang dialami oleh kelompok petani yang diusir dari lahannya. Nah barangkali
perlu diatur bagaimana caranya BPIP bisa menyasar soal-soal yang seperti
itu," kata Bivitri.[SB]
<< Kembali ke Halaman Sebelumnya
Sekilas Info
COVID-19 Indonesia Hari Ini
- Positif : 1.373.836 Sembuh : 1.189.510 Meninggal : 37.154 Dirawat : 147.172
Berita Populer
-
AHY Respons KLB Demokrat: Saya Ketua Umum yang Sah!
AHY Respons KLB Demokrat: Saya Ketua Umum yang Sah!
Sejumlah pihak yang mengatasnamakan Partai Demokrat menggelar kongres luar biasa (KLB) melengserkan Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY dengan Kepala KSP Moeldoko. AHY . . .
-
SBY Serukan Perang Usai Moeldoko Jadi Ketum KLB Demokrat
SBY Serukan Perang Usai Moeldoko Jadi Ketum KLB Demokrat
Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengajak seluruh kader untuk berjuang mempertahankan kedaulatan dan kemandirian partai setelah . . .
-
Marzuki Alie: Saya & Moeldoko Akan Memenangkan Demokrat 2024
Marzuki Alie: Saya & Moeldoko Akan Memenangkan Demokrat 2024
Mantan Ketua DPR Marzuki Alie didaulat menjadi Ketua Dewan Pembina versi Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat yang digelar di Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat . . .
-
Sri Mulyani Menang, Pencekalan Bambang Trihatmodjo Sah!
Sri Mulyani Menang, Pencekalan Bambang Trihatmodjo Sah!
Menteri Keuangan Sri Mulyani menang melawan Bambang Trihatmodjo di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta. Sebab, majelis menyatakan gugatan Bambang tidak . . .
-
Protes KLB Demokrat, SBY Disebut Akan Demo ke Istana
Protes KLB Demokrat, SBY Disebut Akan Demo ke Istana
Pengurus DPP Partai Demokrat Andi Arief mengklaim Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) akan berdemonstrasi di Istana Kepresidenan, . . .
Berita Terbaru
-
Pakar LIPI: Manuver Moeldoko di KLB Demokrat Jelas Tidak Etis
Pakar LIPI: Manuver Moeldoko di KLB Demokrat Jelas Tidak Etis
Pakar politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro menilai manuver Moeldoko sebagai di Kongres Luar Biasa (KLB) hingga ditetapkan sebagai Ketua Umum . . .
-
Gibran dan Gus Yaqut Bahas Pembangunan Masjid dari Pangeran UEA untuk Jokowi
Gibran dan Gus Yaqut Bahas Pembangunan Masjid dari Pangeran UEA untuk Jokowi
Pembangunan masjid dari Pangeran Uni Emirat Arab (UEA) Mohammed bin Zayed Nahyan untuk Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang berlokasi di Solo, Jawa Tengah, segera . . .
-
Sarah Al Amiri, Muslimah yang Pimpin Misi UEA ke Mars
Sarah Al Amiri, Muslimah yang Pimpin Misi UEA ke Mars
Di balik misi peluncuran wahana antariksa Uni Emirat Arab (UEA) ke Mars, ada andil ilmuwan muda bernama Sarah Al Amiri. Kecintaannya terhadap antariksa . . .
-
Amien Rais Cs Sesalkan Jokowi Tolak Audiensi Kasus Laskar FPI
Amien Rais Cs Sesalkan Jokowi Tolak Audiensi Kasus Laskar FPI
Anggota Tim Pengawal Peristiwa Pembunuhan (TP3), Amien Rais, menilai Presiden Joko Widodo (Jokowi) arogan setelah menolak audiensi mengenai kasus penembakan enam . . .
-
Jadi Ketum PD Versi KLB, Ini Rekam Jejak Moeldoko Saat Jadi Anak Buah SBY
Jadi Ketum PD Versi KLB, Ini Rekam Jejak Moeldoko Saat Jadi Anak Buah SBY
Kepala KSP Moeldoko resmi menjadi Ketua Umum Partai Demokrat versi KLB di Sumatera Utara (Sumut). Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono . . .