Pembinaan Ideologi Pancasila Perlu Payung Hukum

Rektor Universitas Sebelas Maret (UNS) Prof Jamal Wiwoho mengatakan pascareformasi geliat mengenai pendidikan dan pemahaman nilai dalam Pancasila meredup.

Menurutnya Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) dan penguatan terhadap badan itu adalah sebuah jawaban atas mendangkalnya pemahaman nilai-nilai Pancasila di masyarakat.

"Maka wadah yang disitu dinamakan BPIP adalah tempat kiranya untuk memberikan pemahaman-pemahaman terhadap masyarakat tentang perlunya implementasi pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara," ujar Jamal, kepada Tribunnews.com, Jumat (10/7/2020).

Baca Lainnya :

• Pengamat: Pencopotan Rieke Upaya Penyelamatan Citra PDIP0
• Rieke Usai Dicopot PDIP dari Baleg: Saya Diberi Tugas Penting 0
• Jokowi dan Megawati Digugat karena Dianggap Jadi Inisiator RUU HIP 0
• Natalius Pigai: Visi Misi PDIP yang Berbahaya, Bukan Rieke Diah Pitaloka0
• Buntut Polemik RUU HIP, Kursi Rieke Terpental dari Baleg 0

Jamal menilai pembinaan ideologi Pancasila sebaiknya diatur dalam payung hukum berbentuk Undang-Undang.

Namun dia berharap itu nantinya tidak hanya mengatur soal penafsiran nilai-nilai terutama Pancasila di dalam norma Undang-Undang.

Karena menurutnya Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum yang tidak bisa dilekatkan ke dalam Undang-Undang saja, tapi juga dalam konteks ini Pancasila bisa dilekatkan di dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan mengatur hal-hal yang bersifat penguatan kelembagaan BPIP.

"Agar apa? Agar berperan aktif dan lebih berwibawa di dalam konteks bagaimana mengizinkan atau menggulirkan nilai-nilai Pancasila sehingga nilai-nilai itu bisa berlaku secara efektif di dalam Undang-Undang," kata dia.

Lanjutkan Membaca ke hal.2 >>