Muncul Saran Opsi Penindakan saat PSBB dari Persuasif hingga Kerja Sosial

09 Apr 2020, 06:20:21 WIB Sekitar Kita
Muncul Saran Opsi Penindakan saat PSBB dari Persuasif hingga Kerja Sosial

Komnas HAM memberi rekomendasi kepada Anies yang akan menerapkan PSBB dua hari lagi. Anies diminta memberikan sanksi berupa denda dan kerja sosial ketimbang pidana penjara terhadap pelanggar PSBB.

"Komnas HAM RI mendorong untuk diterapkan sanksi denda dan atau kerja sosial bagi pelanggaran PSBB. Komnas HAM RI mengetahui bahwa pengaturan sanksi dalam UU No 6 Tahun 2018 masih membuka peluang penerapan pemenjaraan," kata Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik, dalam keterangannya, Rabu (8/4/2020).

Komnas HAM meminta Anies mengambil kebijakan tersebut kapasitas rumah tahanan sudah berkurang.

Selain itu, sanksi berupa denda ataupun kerja sosial diharapkan bisa menumbuhkan kesadaran, tanggung jawab, bermanfaat, dan mendorong solidaritas di antara sesama.

"Komnas HAM RI merekomendasikan kepada Gubernur untuk memilih kebijakan penerapan sanksi berupa denda dan atau kerja sosial. Hal ini dengan alasan utama kondisi kapasitas tahanan dan lembaga pemasyarakatan yang sangat penuh sesak," ujar Taufan.

Selain itu, Komnas HAM meminta Pemprov DKI memberlakukan penegakan hukum terpadu antara kepolisian dengan penyidik pegawai negeri sipil (PPNS).

Komnas HAM meminta sanksi yang diberikan bersifat peringatan, kepolisian diharapkan mengedepankan upaya persuasif.

"Upaya penegakan hukum adalah upaya terakhir, dengan mendahulukan untuk membangun kesadaran masyarakat. Dengan adanya penegakan hukum yang terpadu yang melibatkan PPNS, kepolisian, pemerintah daerah, dan dinas kesehatan, diharapkan terjadi proses dialogis, membangun kesadaran, dan mendorong semua bertanggung jawab atas kesehatan. Adapun penerapan sanksi bersifat ultimum remedium," sambungnya.

 

Komisi III DPR

Komisi III DPR meminta polisi mengedepankan langkah persuasif dan lebih humanis selama penerapan PSBB di Jakarta.

Ketua Komisi III Herman Hery mengingatkan, saat ini kondisi masyarakat bukan hanya di Jakarta, sedang sudah karena penyebaran virus Corona.

"Rakyat sedang susah. Psikologis masyarakat, bukan hanya di Jakarta, sedang tertekan oleh penyebaran virus Corona. Oleh sebab itu, aparat yang bertugas di lapangan harus mengedepankan langkah persuasif dan humanis. Ketegasan harus ditunjukkan sebagai bukti nyata kehadiran negara, tetapi prinsip profesional, modern, dan terpercaya juga mesti dipertahankan," kata Herman kepada wartawan, Rabu (8/4/2020).

Herman memaklumi penerbitan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2020 membuat anggaran Polri menjadi berkurang.

Namun, menurut Herman, kondisi tersebut tak dapat dijadikan alasan untuk tidak menjalan tugas dan fungsi Polri secara profesional.

"Berdasarkan perpres tersebut, anggaran Polri berkurang sekitar Rp 8 triliun. Saya berharap Polri di bawah Jenderal Idham Aziz bisa melakukan penyesuaian agar fungsi Polri dalam menjamin keamanan dan ketertiban masyarakat, tidak terganggu akibat pemotongan anggaran tersebut," terang Herman.

Politikus PDIP itu mengingatkan Polri agar mengantisipasi gangguan kamtibmas akibat wabah virus Corona di Indonesia, termasuk selama penerapan PSBB. Selain itu, Herman aktif menghalau hoax dan memberikan informasi yang sebenarnya ke masyarakat.

"Kepolisian mesti mengantisipasi potensi meningkatkan gangguan kamtibmas akibat pandemi COVID-19, termasuk dalam kondisi penerapan PSBB oleh Pemprov DKI Jakarta. Sebagai penyelenggara kamtibmas, Polri memiliki fungsi yang strategis untuk memastikan PSBB berjalan dengan baik. Selain detail tugas dan wewenang, harus dipastikan juga masyarakat sudah mendapatkan informasi yang benar," ucap Herman.

Terkhusus untuk pejabat Polri, Herman meminta agar memastikan ketersediaan sarana dan prasarana untuk personel di lapangan. Dia juga mengimbau publik agar mematuhi kebijakan-kebijakan yang diberlakukan selama penerapan PSBB.

 

Kapolda: Penindakan Hukum Opsi Terakhir

 

Penindakan hukum menjadi opsi terakhir yang akan dilakukan jika terdapat masyarakat yang melanggar dalam masa PSBB tersebut.

Kapolda Metro Jaya Irjen Nana Sudjana mengatakan langkah pertama yang akan dilakukan oleh polisi ialah memasifkan imbauan agar masyarakat senantiasa menerapkan protokol kesehatan. Menurutnya, jajaran Pemprov DKI Jakarta, Kodam Jaya, dan Polda Metro Jaya sampai tingkat terbawah akan bergerak agar masyarakat mentaati aturan.

"Di samping imbauan, kita juga melakukan pemasangan-pemasangan spanduk, intinya untuk mengimbau masyarakat agar selalu menjaga kesehatan, mengikuti protokol kesehatan," katanya.

Selain itu, polisi akan terus berpatroli untuk mencari dan mencegah masyarakat agar tidak berkerumun. Dia menyebut dalam patroli itu jika menemukan kerumunan warga polisi terlebih dahulu akan mengedepankan upaya dialogis secara persuasif dan humanis.

Lebih jauh, Nana menyebut langkah penegakan hukum menjadi langkah terakhir jika ada masyarakat ada yang melanggar namun tidak menuruti imbauan-imbauan tersebut.

Menurutnya, ada beberapa ketentuan pidana yang bisa diterapkan kepada masyarakat seperti Undang-Undang Nomor 4 tahun 1984 tentang wabah penyakit, Undang-Undang Nomor 6 tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan serta KUHP Pasal 212, Pasal 214, dan Pasal 218.

"Kemudian, di samping upaya pencegahan dalam rangka mendisiplinkan, memang ada upaya penegakan hukum, dalam hal penertiban kepada masyarakat, penegakan hukum ini merupakan upaya terakhir apabila imbauan tidak diikuti masyarakat. Terkait upaya hukum ini, kami sudah berkoordinasi dengan kejaksaan dan sudah mempelajari terkait Maklumat Kapolri, dan kejaksaan melakukan APS (acara pemeriksaan singkat), tapi ini upaya paling terakhir," pungkasnya.

 

[Sumber Berita]

<< Kembali ke Halaman Sebelumnya




Sekilas Info

COVID-19 Indonesia Hari Ini

  • Positif : 522.581
    Sembuh : 437.456
    Meninggal : 16.521
    Dirawat : 68.604

Berita Populer

kanan - bataroster.com
Hosting Unlimited Indonesia



+ Indexs Berita

Berita Terbaru

Write a Facebook Comment

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook

kanan - bataroster.com
Hosting Unlimited Indonesia