Munarman: Rakyat Indonesia Menunggu Jokowi Diperlakukan seperti Habib Rizieq

Deklarator Front Persaudaraan Islam (FPI) Munarman menyebut kerumunan yang terjadi saat acara Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Maumere, Nusa Tenggara Timur (NTT), bisa masuk ke ranah hukum.

Munarman pun menyinggung tentang Pasal 160 KUHP tentang menghasut masyarakat sehingga terjadi kerumunan pada masa pandemi COVID-19 ini.

Pasal tersebut bisa dikenakan setelah terdapat pembagian bingkisan dari Jokowi ke warga yang berkerumun.

Baca Lainnya :

• Kisruh Demokrat, SBY Turun Gunung Artinya Lawan Makin Membesar0
• Heboh Kedubes RI Diserbu Myanmar, Menlu Bertemu Pejabat Junta0
• Kejagung Endus Aset Tersangka Asabri di Jawa Hingga Sulawesi0
• Tanggapi Video Jokowi Di NTT, Kuasa Hukum Rizieq Shihab Ingin Hukum Tidak Pandang Bulu0
• Heboh Kedubes RI Diserbu Demo Myanmar, Dituding Dukung Junta0

"Jangan lupa ada pemberian hadiah dalam kegiatan tersebut yang merupakan unsur penghasutan untuk massa hadir dalam kerumunan yang adalah pelanggaran protokol kesehatan," ujar Munarman dalam pesan singkatnya kepada jpnn, Rabu (24/2).

Namun, Munarman mengaku, tidak akan melayangkan laporan atas peristiwa kerumunan dalam kegiatan Jokowi di Maumere.

Sebab, kata dia, kasus kerumunan seperti di Maumere bukan delik aduan, melainkan umum. Dia pun percaya polisi memiliki inisiatif dal mengusut kasus kerumunan itu.

"Silakan aparat penegak hukum saatnya berlaku sama dengan apa yang terjadi pada HRS (Habib Rizieq Shihab, red), monggo. Rakyat Indonesia menunggu keadilan tersebut," ujar Munarman

Lanjutkan Membaca ke hal.2 >>