Minta Kenaikan Gaji, Anggota DPRD DKI Dianggap Salah Gunakan Wewenangnya

Peneliti dan Koordinator Bidang Legislasi Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karus menyatakan rencana kenaikan anggaran tunjangan DPRD DKI Jakarta di tengah pandemi Covid-19 ini sebagai bentuk penyalahgunaan wewenang.

Lucius menilai bahwa DPRD memanfaatkan kewenangan budgeting yang mereka miliki untuk mendapatkan keuntungan pribadi memperkaya diri sendiri.

"Ini identik dengan semangat koruptif yang mencuri anggaran negara untuk memperkaya diri," ujar Lucius kepada Kompas.com, pada Kamis (3/12/2020).

Baca Lainnya :

• Jadi Sorotan! Rincian RKT DPRD DKI 2021, Setiap Anggota akan Kantongi Rp8,3 Miliar 0
• Daftar 9 Ruas Tol yang Mau Dijual Rp 11 T0
• Setelah Matahari Store Tutup 13 Gerai, Giliran Mall Golden Truly Tutup 0
• Sri Mulyani Bandingkan Pemulihan Ekonomi RI dengan Negara Lain0
• Hari Ini, Harga Pertalite di Jakpus dan Jakut Hanya Rp 6.450 per Liter0

Menurut dia, ini juga menunjukkan sikap ketidakpedulian DPRD akan situasi nyata yang dihadapi rakyat.

Ketidakpedulian itu, lanjut Lucius, membuat DPRD merasa tak punya beban ketika menentukan besaran angka pembiayaan tunjangan dalam rapat anggaran 2021.

Lucius menyatakan sulit untuk memahami alasan DPRD mengusulkan anggaran dengan angka yang fantastis tersebut.

"Paling mungkin menjelaskan (alasan) usulan (anggaran) fantastis itu adalah dengan mengatakan bahwa DPRD memang tak punya kepedulian nyata terhadap situasi nyata warga DKI," ujar Lucius.

Lanjutkan Membaca ke hal.2 >>