Migor Dilarang Ekspor, Pemerintah Tetap Dituntut Jaga Stabilitas Harga di Dalam Negeri

Putusan Presiden Joko Widodo untuk melarang ekspor CPO dan minyak goreng tak akan serta merta menyelesaikan masalah yang sudah berlangsung berbulan-bulan ini. Harus ada antisipasi di dalam negeri terkait bakal adanya lonjakan kebutuhan minyak goreng usai Idul Fitri nanti.

Khususnya kebutuhan bagi industri usaha kecil dan menengah dari para pelaku usaha kuliner seperti warung makan pascalebaran.

Menurut Sekretaris Fraksi PPP DPR RI, Achmad Baidowi, meskipun ekspor minyak goreng telah dilarang, namun pemerintah tidak boleh lengah dengan kebutuhan minyak goreng di dalam negeri.

Baca Lainnya :

• Gus Yaqut Isyaratkan Seluruh Kader Ansor Solid Menangkan Erick Thohir di Pilpres 20240
• Mahfud Sebut Situasi Negara Mengerikan, Indonesia Butuh Pemimpin Kuat, Rocky Gerung: Ya Bubar Aja, Ganti Baru 0
• Masinton dan Repdem Siap Pasang Badan untuk Haris Azhar Lawan Oligarki Kapital0
• Ekonomi RI Potensi Oleng Gegara Krisis Global, Ekonom: Secara Fundamental RI Cuma Diuntungkan Booming Komoditas0
• Nama Kaesang Dikaitkan dengan Tersangka Kasus Migor, Saiful Anam: Risiko Anak Presiden yang Ikut Berbisnis0

"Sejalan dengan pelonggaran aktivitas masyarakat di luar rumah, permintaan makanan akan terus meningkat. Meski ada devisa ekspor yang hilang, mengantisipasi kelangkaan minyak goreng dan menjaga stabilitas harga jauh lebih mendesak untuk jangka pendek,” paparnya, Minggu (24/4).

Ia pun mempertanyakan perihal pelarangan ekspor minyak goreng tersebut berlaku untuk seluruh CPO atau tidak.

"Tampaknya hanya RBD olein atau bahan baku minyak goreng yang dilarang ekspor, sementara produk turunan CPO lain tidak dilarang,” imbuh Awiek, sapaan akrabnya.

Selama ini, lanjut Awiek, RBD olein menjadi bahan baku minyak goreng curah, minyak goreng kemasan sederhana, dan kemasan premium.

Lanjutkan Membaca ke hal.2 >>

---