Mengejutkan Mendagri Terbitkan Intruksi Tentang Pencopotan Kepala Daerah yang Langgar Prokes

Kisruh pencopotan kepala daerah yang dianggap melanggar protokol kesehatan terus mencuat ke publik.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dikabarkan menerbitkan Instruksi Mendagri Nomor 6 Tahun 2020 terkait sanksi kepala daerah yang langgar protokol kesehatan (prokes).

Dalam aturan tersebut, salah satu salah satu poinnya adalah sanksi pencopotan bagi Kepala Daerah yang dianggap lalai menegakkan prokes Covid-19.

Baca Lainnya :

• Bukan KKP, Sandiaga Uno Layak Gantikan Edhy Prabowo Di Kabinet Indonesia Maju0
• Presidium KAMI se-Jawa Serukan Gerakan Moral Bergabung Dengan Revolusi Akhlak0
• Tegas! Lemhannas: TNI Tak Berwenang Bubarkan FPI atau Ormas Lain0
• Kapolda Metro Baru Sowan Ke Pangdam Jaya, Tekankan Soliditas Dua Tantangan Besar Ke Depan0
• Antusiasme Terhadap HRS Ironi Politik Islam Indonesia Yang Sudah Punya NU Dan Muhammadiyah0

"Tito Karnavian menerbitkan Instruksi Mendagri No. 6/2020, yg salah satu poinnya adlh sanksi pencopotan bagi Kepala Daerah yg lalai menegakkan prokes Covid19. Instruksi ini menuai pro-kontra, Mendagri dinilai tak bs serta merta mencopot jabatan Gubernur," tulis akun Twitter Indonesia Lawyers Club @ILCTv1 seperti dilihat mantrasukabumi.com pada Selasa, 24 November 2020.

Tito Karnavian menerbitkan Instruksi Mendagri No. 6/2020, yg salah satu poinnya adlh sanksi pencopotan bagi Kepala Daerah yg lalai menegakkan prokes Covid19. Instruksi ini menuai pro-kontra, Mendagri dinilai tak bs serta merta mencopot jabatan Gubernur. #ILCBisakahGubernurDicopot pic.twitter.com/JT6htjaI5Z— Indonesia Lawyers Club (@ILCtv1) November 24, 2020

Dalam tayangan video yang dibagikan akun tersebut, Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam rapat terbatas meminta Mendagri menegur kepala daerah agar memberikan contoh yang baik bagi masyarakat.

Lanjutkan Membaca ke hal.2 >>