Masa Depan Anies Baswedan Ditentukan RUU Pemilu

Komisi II DPR berencana melakukan revisi terhadap UU Pemilu. UU ini telah masuk dalam Prolegnas tahun 2021.

Salah satu yang menjadi poin pembahasan yakni berkaitan dengan normalisasi Pilkada serentak. Jadi, Pilkada akan tetap digelar pada 2022 dan 2023. Sementara dalam Undang-Undang Nomor 10/2016 tentang Pilkada, pelaksanaan pilkada tahun 2022 dan 2023 dilakukan serentak pada 2024.

Dampaknya, penyelenggara Pilkada DKI Jakarta masih belum jelas. Nasib Anies Baswedan sebagai calon incumbent atau petahana pun menjadi tanda tanya besar.

Baca Lainnya :

• Hak Politik Eks HTI dan FPI Dicabut, Jangan Sampai Sasar Lawan Politik!0
• Jreng! Biden Beraksi, Resmi Tolak China di Laut China Selatan0
• Viral Sebut Babu, Natalius Pigai Klaim Sindir Sistem Pemilu0
• Sandiaga Hapus Postingan, Jubir Minta Putra Nababan Tak Baper0
• Ingatkan Kapolri, Bamus Papua Minta Kasus Rasisme Pigai Dituntaskan Hingga Ke Akarnya0

Perang urat syaraf pun terjadi dalam pembahasan RUU Pemilu ini. Parpol di DPR tak semua sepakat melakukan revisi UU Pemilu.

Salah satunya Partai Demokrat yang mendukung penuh revisi UU Pemilu. Demokrat juga ingin, Pilkada tetap ada pada 2022 dan 2023.

"Jangan sampai pula, ada pihak-pihak yang memaksakan Pilkada Serentak 2024 hanya karena ada kepentingan pragmatis atau agenda terselubung yang tidak pro rakyat, bahkan merugikan rakyat. Misalnya, mau menjegal tokoh-tokoh politik yang dianggap potensial sebagai Capres," kata Kepala Bakomstra Partai Demokrat, Herzaky Mahendra.

NasDem juga salah satu partai yang ingin ada normalisasi di Pilkada. NasDem tak ingin beban penyelenggara pilkada menjadi tambah berat dengan digelarnya Pilkada dan pemilu nasional bersamaan pada 2024 mendatang.

Lanjutkan Membaca ke hal.2 >>