Korupsi Triliunan, Bobrok Proses Hukum, dan Apatis Publik

Para penegak hukum, Polri, Kejaksaan Agung (Kejagung), hingga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangani kasus dugaan korupsi yang ditaksir merugikan negara hingga triliunan rupiah.

Polri setidaknya menangani kasus korupsi penjualan kondensat bagian negara oleh PT Trans Pasific Petrochemical Indotama (TPPI) yang merugikan negara sekitar Rp37,8 triliun. Kasus ini sudah berkekuatan hukum tetap.

Kemudian Kejagung mengusut korupsi PT Asuransi Jiwasraya yang merugikan negara Rp16,8 triliun. Enam terdakwa sudah divonis bersalah dan dipidana penjara seumur hidup, -satu tersangka banding dan hukumannya dipotong menjadi 20 tahun penjara.

Baca Lainnya :

• Moeldoko terpilih jadi Ketum Partai Demokrat versi KLB0
• Sri Mulyani Menang, Pencekalan Bambang Trihatmodjo Sah!0
• RI Punya Potensi 464 Titik Harta Karun Bawah Laut0
• Protes KLB Demokrat, SBY Disebut Akan Demo ke Istana0
• KLB Demokrat, Darmizal Sebut Moeldoko Bakal Gantikan AHY0

Kemudian dugaan korupsi pengelolaan dana investasi PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Asabri) ditaksir merugikan negara Rp23,7 triliun serta dugaan korupsi BPJS Ketenagakerjaan ditaksir merugikan negara Rp20 triliun.

Sementara itu, KPK setidaknya masih mendalami beberapa kasus korupsi yang merugikan negara hingga triliunan rupiah, seperti proyek e-KTP sekitar Rp2,3 triliun, BLBI sebesar Rp5,4 triliun, serta dugaan suap Bupati Kotawaringin Timur Supian Hadi yang merugikan negara sekitar Rp5,8 triliun.

Dalam kasus e-KTP beberapa pihak sudah ditetapkan sebagai tersangka, termasuk mantan Ketua DPR yang juga politikus Partai Golkar Setya Novanto. Sedangkan dalam kasus BLBI, lembaga antirasuah itu menjerat Sjamsul Nursalim dan istrinya Itjih Nursalim.

Penanganan kasus korupsi yang ditaksir merugikan negara triliunan rupiah ini patut diapresiasi. Namun, tak sedikit yang sangsi bahwa proses hukum tersebut akan benar-benar memberikan efek jera dan mengembalikan kerugian negara.

Lanjutkan Membaca ke hal.2 >>