Jokowi Promosikan UU Cipta Kerja di KTT APEC: Perizinan hingga Pungli Dipangkas

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjelaskan, Indonesia memanfaatkan momentum krisis akibat pandemi COVID-19 ini untuk melakukan reformasi struktural, salah satunya dengan menerbitkan Omnibus Law UU Cipta Kerja.

"Dengan tetap mengutamakan komitmen kami untuk perlindungan pada lingkungan, komitmen ramah lingkungan, Omnibus Law Cipta Kerja akan memberikan dampak signifikan bagi iklim investasi dan berusaha di Indonesia," ujar Jokowi dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) 2020 secara virtual, Kamis (19/11). 

Presiden menyebutkan, setidaknya ada enam keuntungan yang didapatkan bagi para pelaku usaha untuk berinvestasi di Indonesia setelah disahkannya UU Cipta Kerja. 

Baca Lainnya :

• Temui Donald Trump, Luhut: Apapun Hasil Pemilu AS, Pertemanan Perlu Dijaga0
• Warga Keberatan Tarif Tol JORR Bakal Naik0
• Danone Indonesia Tanggapi Kampanye Boikot Produk Prancis0
• Pemerintah akan Tanggung Biaya Hotel Bintang 3 untuk Isolasi Mandiri0
• Produsen Kewalahan, Orderan Peti Mati Corona Bisa 40 Buah Per Hari0

Pertama, proses perizinan berusaha dan berinvestasi menjadi lebih sederhana dan lebih dipercepat. Persyaratan untuk investasi juga menjadi lebih sederhana, bahkan perizinan usaha untuk UMKM tidak diperlukan lagi, cukup pendaftaran.  

Kedua, pungutan liar dan korupsi dipotong dengan cara mengintegrasikan seluruh proses perizinan ke dalam sistem Online Single Submission (OSS).

"Ketiga kegiatan usaha dan berinvestasi makin dipermudah, pembentukan perseroan terbatas dibuat lebih sederhana dan tidak lagi ada pembatasan moda minimum. Pengurusan paten, merek, juga dipercepat. Pengadaan tanah dan lahan bagi kepentingan umum dan investasi jauh lebih mudah," jelasnya. 

Keempat, berinvestasi di kawasan ekonomi khusus, kawasan perdagangan bebas, dan pelabuhan juga semakin mudah serta menarik, terutama dengan adanya berbagai fasilitas dan insentif fiskal. 

Lanjutkan Membaca ke hal.2 >>