Jalan Panjang Pegawai KPK di Bawah Kendali Jokowi

09 Agu 2020, 18:29:53 WIB Hukum
Jalan Panjang Pegawai KPK di Bawah Kendali Jokowi

Presiden Joko Widodo telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 41 Tahun 2020 tentang Pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN).

Aturan tersebut diteken Jokowi pada 24 Juli 2020 dan berlaku pada saat tanggal diundangkan yakni 27 Juli 2020.

Ketua Wadah Pegawai KPK Yudi Purnomo Harahap mengatakan keberadaan PP ini merupakan konsekuensi dari Undang-undang (UU) Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK yang resmi berlaku mulai 17 Oktober tahun lalu.

Baca Lainnya :

"Saat ini Wadah Pegawai KPK sedang mempelajari dan menganalisis PP 41 Tahun 2020 tersebut dari berbagai aspek. Terutama dampaknya bagi independensi pegawai KPK dalam melaksanakan tugas pemberantasan korupsi," kata Yudi kepada CNNIndonesia.com, Minggu (9/8).

Pada UU Nomor 19 Tahun 2019, soal pengangkatan para pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara itu tercantum dalam Pasal 1 Nomor 6, Pasal 24 ayat 2, Pasal 69B, dan Pasal 69C. Proses transisi status pegawai lembaga antirasuah dilakukan dalam kurun waktu dua tahun.

Beleid pengubahan status pegawai menjadi ASN ini merupakan satu dari 26 poin bermasalah yang ditemukan oleh Tim Analisis KPK. Pasalnya, aturan itu bertentangan dengan United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) dan The Jakarta Principles yang telah diratifikasi oleh Indonesia.

Wakil Ketua KPK kala itu, Laode M. Syarif, mengatakan banyak pegawai yang menangis lantaran harus menjadi abdi negara.

Lanjutkan Membaca ke hal.2 >>




Sekilas Info

COVID-19 Indonesia Hari Ini

  • Positif : 373.109
    Sembuh : 297.509
    Meninggal : 12.857
    Dirawat : 62.743

Berita Populer

kanan - bataroster.com
Hosting Unlimited Indonesia

kanan - mncTV


+ Indexs Berita

Berita Terbaru

Write a Facebook Comment

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook

kanan - bataroster.com
Hosting Unlimited Indonesia

kanan - mncTV