Ini Alasan Penghinaan Presiden Tetap Ada di RKUHP

09 Jun 2021, 08:29:38 WIB Hukum
Ini Alasan Penghinaan Presiden Tetap Ada di RKUHP

Anggota Komisi III DPR RI, Arsul Sani, memahami adanya perdebatan di publik terkait pasal penghinaan presiden dalam RUU KUHP. Sebab, pasal tersebut sebelumnya diketahui telah dibatalkan Mahkamah Konstitusi (MK).

Arsul mengatakan, alasan pasal itu dipertahankan karena dalam KUHP terdapat pasal pidana menghina presiden, kepala pemerintahan atau kepala negara lain yang sedang berkunjung ke Indonesia.

"Masak, menghina Presidennya sendiri dibiarkan begitu saja. Nah, itu salah satu argumentasinya," kata Arsul kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (8/6).

Baca Lainnya :

Arsul menjelaskan, sifat delik pasal penghinaan presiden diubah agar pasal tersebut tidak menabrak putusan MK. Sebelumnya, penegak hukum bisa menindak langsung jika ada dugaan tindakan penghinaan presiden. 

Setelah diubah menjadi delik aduan, harus ada yang bisa mengadu, yaitu presiden. "Dalam hal ini disepakati, presiden sibuk, bisa diwakilkan. Itu argumentasi tidak menabrak MK karena sifat deliknya sudah berubah," kata dia.

Diketahui, RUU KUHP tidak masuk dalam program legislasi nasional (prolegnas) prioritas tahun 2021. Alasannya agar pemerintah dan DPR bisa melakukan sosialisasi RUU KUHP tersebut ke masyarakat.

"Pemerintah mengadakan 12 kali seri webinar, diskusi publik di 12 kota. Kalau nggak salah nanti itu terakhir di Jakarta. Kami (Komisi III DPR) juga akan mengadakan, tentu ada yang fisik dibatasi dan secara daring. Ini menjadi kesempatan bagi berbagai elemen masyarakat, termasuk media untuk menyampaikan pendapatnya," ujarnya.

Lanjutkan Membaca ke hal.2 >>




Sekilas Info

COVID-19 Indonesia Hari Ini

  • Positif : 3.194.733
    Sembuh : 2.549.692
    Meninggal : 84.766
    Dirawat : 560.275

Berita Populer

kanan - bataroster.com
kanan - Emiisc
+ Indexs Berita

Berita Terbaru

Write a Facebook Comment

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook

kanan - bataroster.com
kanan - Emiisc