Hidup Sebatang Kara, Nenek Muadah Malah Dicoret dari Penerima Bantuan, Dinsos Brebes Angkat Bicara

03 Nov 2020, 09:33:58 WIB Daerah
Hidup Sebatang Kara, Nenek Muadah Malah Dicoret dari Penerima Bantuan, Dinsos Brebes Angkat Bicara

Sebelum namanya dicoret, nenek Muadah pernah mendapat bantuan, tepatnya pada tahap pertama bulan April 2020 lalu, saat awal pandemi Covid-19.

Sempat dapat bantuan, nenek Muadah kini tidak mendapat bantuan lagi.

Hal itu pun menuai tanda tanya.

Terkait dengan itu, Plt Kepala Dinas Sosial Brebes Masfuri angkat bicara.

Masfuri mengatakan, pencoretan data Muadah, kemungkinan karena ada ketidaksinkronan data seperti kartu keluarga (KK) atau nomor induk kependudukan (NIK).

Selain itu, sambungya, memang ada pengurangan penerima bantuan sejak tahap pertama, kedua, hingga ketiga.

"Yaitu selain bagi warga yang menerima ganda dari bantuan pemerintah lainnya yang dicoret, pencoretan juga dilakukan kepada warga yang data di KK atau NIK yang salah," katanya.

Untuk meringankan beban warga yang terdampak Covid-19, kata Masfuri, Pemkab Brebes telah mengucurkan bansos yang dananya bersumber dari APBD tahun 2020 yang mencapai Rp 33 miliar dengan sasaran 55.400 KK.

Bantuan ini diberikan selama tiga bulan sebesar Rp 200.000 perbulan setiap KK.

Dari target sasaran tahap pertama sebanyak 55.400 KK itu, realisasi sesuai data yang masuk hanya 44.929 KK.

Kemudian pada tahap kedua dan ketiga juga mengalami penurunan jumlah penerima bantuan.

"Sekarang tahap tiga sebagian sudah dicairkan," ujarnya.

Kata Masfuri, bantuan ini untuk mengcover warga Brebes yang belum mendapatkan bansos Covid-19 mulai dari pusat dan provinsi, termasuk PKH dan BPNT.

"Kami akan cek data ini, dan kami akan upayakan agar (Muadah) bisa menerima bantuan dari program lainnya. Ini karena bansos Covid-19 APBD sudah selesai," ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Kelurahan Pasar Batang, Kusuma Edi mengatakan, memang sedang ada pengurangan bantuan terdampak Covid-19.

"Bantuan sosial dari Pemkab Brebes memang jumlah penerima sedang ada pengurangan dari Dinas Sosial.

Datanya juga di Dinas Sosial bukan kelurahan," katanya.

Data kependudukan yang tidak valid kerap kali membuat pemerintah desa kesulitan dalam mengcover bantuan kepada warga yang berhak menerima.

Hal ini pula yang menyulitkan pemerintah Desa Lemahayu, Kecamatan Kertasemaya, Kabupaten Indramayu dalam mengcover kakek yang tinggal di rumah tidak layak huni, Kadilah (60).

Kepala Desa Lemahayu, Badru mengatakan, Kadilah tidak tercatat sebagai warga Desa Lemahayu, melainkan tercatat sebagai warga Tegalwirangrong walaupun sudah tinggal selama puluhan tahun di desa setempat.

Hal ini pula yang mengakibatkannya tidak bisa mendapat bantuan seperti tetangganya yang lain.

"Memang domisilinya di sini dan sudah beberapa kali saya termasuk ketua RT menyarankan untuk pindah KTP ke Desa Lemahayu, tapi dia tidak mau," ujarnya kepada Tribuncirebon.com, Minggu (4/10/2020).

Badru menjelaskan, Kadilah selalu beralasan tiap kali diminta untuk memperbaharui data kependudukan sejak beberapa tahun yang lalu.

Bahkan upaya tersebut sudah pihak desa lakukan melalui adik ipar Kadilah yang sekaligus Ketua RT di tempat ia tinggal sekarang.

"Memang Kadilah ini asli dari sini, tanah tempat tinggalnya tanah sendiri. Cuma dia itu data penduduknya di Desa Tegalwirangrong dan sama istrinya itu juga belum cerai masih terdata di desa sana," ujarnya.

Dalam hal ini, pemerintah Desa Lemahayu pun sudah berusaha maksimal agar seluruh warga yang membutuhkan bisa terkaver dalam berbagai bantuan dari pemerintah.

Seperti program keluarga harapan (PKH), bansos Covid-19, dan lain sebagainya.

Hanya saja, dari sekian banyak kepala keluarga yang diajukan hanya beberapa yang diterima karena terkendala kuota dari pemerintah.

"Kami pemerintah desa selalu mengusahakan secara maksimal agar semua kebagian, contohnya masalah bansos corona tapi yang keluar tidak sesuai dengan pengajuan. Mungkin ada yang KK dan KTP-nya belum online atau belum aktif," ujar dia.

Dikelilingi Rumah Bagus

Tinggal di sebuah rumah tak layak huni yang menyerupai sebuah gudang di Desa Lemahayu, Kecamatan Kertasemaya, Kabupaten Indramayu tidak membuat Kardilah (60) berkecil hati.

Ironisnya rumah milik Kardilah justru dikeliling sejumlah rumah-rumah bagus.

Rumah tersebut bahkan masuk dalam daftar warga yang menerima bantuan sosial dari pemerintah.

Hal ini terlihat dari label "Keluarga Pra Sejahtera Penerima Bantuan Sembako" yang tertempel pada dinding depan rumah mereka.

Berbeda dengan rumah milik Kardilah. Walau terlihat tidak layak huni dan hidup berkesusahan, ia sama sekali tidak pernah mendapat bantuan apapun.

Kardilah menyampaikan, salah satu rumah berlabel Keluarga Pra Sejahtera itu bahkan diketahui adalah kediaman RT setempat. Rumahnya, tepat berada di depan rumah Kardilah.

"Banyak yang dapat bantuan, seperti dana sekolah, bansos Covid-19, pada dapat semua kalau saya tidak. Di depan rumah juga itu rumah Pak RT, dia juga dapat bantuan," ujar dia kepada Tribuncirebon.com di kediamannya, Jumat (2/10/2020).

Kardilah menceritakan, alasannya tidak mendapat bantuan walau sudah tinggal di rumah gubuk tersebut selama puluhan tahun karena terkendala data kependudukan.

Ia tercatat merupakan warga Desa Tegalwirangrong saat masih berkeluarga dahulu, sekarang ia sudah pindah ke Desa Lemahayu dan menetap sejak 15 tahun lalu.

Kardilah sendiri diketahui tinggal di rumah itu seorang diri. Selain itu, ia tidak memiliki penghasilan tetap.

Pekerjaannya yang hanya seorang buruh tani itu pula yang membuatnya ditinggalkan istri dan anaknya.

"Kalau saya sih dikasih bantuan ya diterima, enggak ya gak papa," ujar dia.

Sementara itu, Kabid Perlindungan Dan Jaminan Sosisal Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Indramayu, Boy Billy Prima mengatakan, persoalan keluarga miskin namun tidak tercover pemerintah memang sering terjadi.

Alasannya, karena warga yang bersangkutan tidak memiliki Kartu Keluarga (KK) maupun E-KTP.

"Kita pernah menemukan kasus seperti ini, saya juga sering sampaikan ke pemerintah desa, tolong warga sini kondisinya miskin tapi dia belum punya data administrasi. Gimana kami mau mengusulkan bantuan," ujarnya.

Dalam hal ini, Boy Billy Prima meminta agar warga yang bersangkutan bisa mengurus data kependudukan dahulu agar bisa diusulkan sebagai warga yang berhak menerima bantuan.

Warga tersebut bisa meminta bantuan ke Ketua RT tempat tinggalnya sekarang untuk mengurus administrasi kependudukan.

Nanti setelah kependudukan valid, pemerintah desa melalui Tenaga Kesejahteraan Sosial Kemacamatan (TKSK) akan mengusulkan warga tersebut masuk ke dalam bank data Kemensos.

"Manakala nanti Kemensos mau melakukan perluasan bantuan akan mengambil dari data tersebut. Kami (Pemerintah) tentu sangat memfasilitssi bilamana ada kejadian seperti ini," ujarnya.  [SB]





<< Kembali ke Halaman Sebelumnya




Sekilas Info

COVID-19 Indonesia Hari Ini

  • Positif : 4.208.013
    Sembuh : 4.023.777
    Meninggal : 141.467
    Dirawat : 42.769

Berita Populer

kanan - bataroster.com
kanan - MYPIN DELIVERY
kanan - Emiisc
+ Indexs Berita

Berita Terbaru

Write a Facebook Comment

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook

kanan - bataroster.com
kanan - MYPIN DELIVERY
kanan - Emiisc