Hakim MK Wahiduddin Adams Sentil Jokowi yang Tak Teken UU KPK Hasil Revisi

05 Mei 2021, 17:38:46 WIB Politik
Hakim MK Wahiduddin Adams Sentil Jokowi yang Tak Teken UU KPK Hasil Revisi

Hakim konstitisi Wahiduddin Adams menilai Presiden Joko Widodo (Jokowi) absurd soal UU KPK. Sebab itu tidak mau menandatangani UU KPK, tapi mau menandatangani peraturan turunan UU KPK.

"Tidak adanya jawaban yang pasti dan meyakinkan mengenai alasan Presiden Joko Widodo yang tidak menandatangani Undang-Undang a quo, sehingga pengesahan Undang-Undang a quo didasarkan pada ketentuan Pasal 20 ayat (5) UUD NRI Tahun 1945," demikian bunyi dissenting opinion Wahiduddin Adams yang dikutip detikcom, Rabu (5/5/2021).

Dalam perkembangannya, meskipun tidak menandatangani Undang-Undang a quo, Presiden Joko Widodo dalam jangka waktu yang relatif cepat menetapkan berbagai peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang a quo. Hal ini sangat jauh berbeda dengan praktik dan konteks beberapa UU sebelumnya yang pengesahannya juga tidak dalam bentuk tanda tangan Presiden di mana pada umumnya Presiden masih memerlukan waktu yang tidak secara segera menetapkan berbagai peraturan pelaksanaan dari suatu undang-undang yang tidak ditandatanganinya.

Baca Lainnya :

"Dengan tidak adanya jawaban yang pasti dan meyakinkan mengenai alasan Presiden Joko Widodo yang tidak menandatangani Undang-Undang a quo ini, namun pada sisi lain begitu cepat menetapkan berbagai peraturan pelaksanaan menyebabkan terjadinya absurditas praktik ketatanegaraan dan semakin terpeliharanya praktik pembentukan undang-undang yang tidak didasarkan pada budaya yang membiasakan adanya justifikasi (culture of justification) vide keterangan ahli Susi Dwi Harijanti," papar Wahiduddin.

Wahiduddins memilih agar menempuh koridor 'jalan tengah terbaik' yang saya yakini, yaitu menyatakan bahwa pembentukan undang-undang a quo bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945. Sehingga UU KPK baru tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Alasan pertama, agar pembentuk UU dapat mengulang proses pembentukan undang-undang mengenai KPK dengan cara yang lebih baik, dalam suasana yang lebih tenang, serta dalam jangka waktu yang lebih rasional dan proporsional.

"Pilihan koridor pertama (menguatkan UU KPK baru) tidak mungkin saya lakukan oleh karena begitu terang benderangnya pelanggaran konstitusi yang terjadi dalam Undang-Undang a quo, baik dalam aspek formil maupun beberapa aspek materiil, sedangkan pilihan koridor kedua hanya akan menyebabkan pengaturan mengenai KPK dan pemberantasan tindak pidana korupsi dalam UU Nomor 30/2002 juncto UU Nomor 19/2019 semakin compang-camping dan Mahkamah dapat berpotensi dinilai justru tergelincir berubah fungsi untuk melakukan Legislatory on Governing from the Bench atau bahkan Mahkamah akan dicatat sejarah telah menjadi apa yang dikhawatirkan oleh Richard A Posner (2006) sebagai The Judge as Occasional Legislator dalam bentuk yang paling ekstrem," papar Wahiduddin.




Lanjutkan Membaca ke hal.2 >>




Sekilas Info

COVID-19 Indonesia Hari Ini

  • Positif : 4.206.253
    Sembuh : 4.020.801
    Meninggal : 141.381
    Dirawat : 44.071

Berita Populer

kanan - bataroster.com
kanan - MYPIN DELIVERY
kanan - Emiisc
+ Indexs Berita

Berita Terbaru

Write a Facebook Comment

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook

kanan - bataroster.com
kanan - MYPIN DELIVERY
kanan - Emiisc