BEM SI Desak Pemerintah dan DPR Revisi UU ITE

21 Feb 2021, 15:46:09 WIB Politik
BEM SI Desak Pemerintah dan DPR Revisi UU ITE

Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) mendesak pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk merevisi Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Koordinator Pusat BEM SI Remy Hastian menilai UU ITE mengandung banyak pasal karet. Pasal-pasal itu sering kali digunakan untuk menjerat orang-orang yang kritis terhadap pemerintah.

"Mendesak pemerintah bersama DPR untuk melakukan revisi UU ITE terhadap pasal karet agar tidak terjadi multitafsir sehingga sejalan lurus dengan asas demokrasi di Indonesia," kata Remy dalam keterangan tertulis, Minggu (21/2).

Baca Lainnya :

BEM SI juga meminta Polri untuk lebih selektif dalam menanggapi laporan terkait UU ITE. Polisi diminta tegas menegakkan supremasi hukum.

Remy menyampaikan pihaknya mengecam penyalahgunaan UU ITE oleh pemerintah. BEM SI tak sepakat UU ITE digunakan untuk membungkam suara-suara kritis.

"Mengecam tindakan pemerintah yang menjadikan UU ITE sebagai alat pembungkaman terhadap kritik," ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Remy juga meminta kepolisian membebaskan para aktivis yang dijerat hukum karena ikut demonstrasi selama satu tahun belakangan.

Lanjutkan Membaca ke hal.2 >>




Sekilas Info

COVID-19 Indonesia Hari Ini

  • Positif : 4.192.695
    Sembuh : 3.996.125
    Meninggal : 140.634
    Dirawat : 55.936

Berita Populer

kanan - bataroster.com
kanan - MYPIN DELIVERY
kanan - Emiisc
+ Indexs Berita

Berita Terbaru

Write a Facebook Comment

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook

kanan - bataroster.com
kanan - MYPIN DELIVERY
kanan - Emiisc