Balada Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan Rakyat Cuma Pasrah, Teriak Juga Belum Tentu Didengar

Mahkamah Agung (MA) menolak gugatan uji materi yang diajukan Komunitas Pasien Cuci Darah Indonesia (KPCDI) soal kenaikan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

Artinya, masyarakat harus tetap membayar kenaikan iuran BPJS yang telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020. PERKARA dengan nomor register 39 P/HUM/2020 itu diketok palu 6 Agustus 2020.

“Tolak permohonan HUM (Hak Uji Materiil)” demikian bunyi putusan seperti dikutip dari laman MA, kemarin.

Baca Lainnya :

• Subsidi Gaji tak Efektif Dorong Konsumsi Rumah Tangga0
• Polemik Vaksin China, Said Didu: Hargailah Produk Ilmuwan Indonesia0
• Hore! Gaji 13 2020 Cair Senin Pekan Depan 0
• Asyik! 13 Juta Orang Bergaji di Bawah Rp 5 Juta Dapat Bantuan Jokowi0
• Dampak Resesi AS ke Indonesia: Tekstil Terpukul, Rupiah Kuat 0

Duduk sebagai Majelis Hakim, Supandi dan Yodi Martono Wahyunadi serta Is Sudaryono. Tidak dijelaskan pertimbangan penolakan gugatan itu.

Kuasa Hukum KPCDI Rusdianto Matulatawa membenarkan penolakan gugatan yang diajukan kliennya.

“Kita baru mengetahui lewat website. Jadi salinannya juga belum saya terima. Saya juga belum bisa menganalisa apa yang menjadi alasan pertimbangan penolakan kali ini,” kata dia.

Putusan MA soal kenaikan iuran BPJS itu mendapat perhatian dari Anggota IX Komisi DPR dari Fraksi PAN Saleh Partaonan Daulay. Ia meminta pemerintah membantu masyarakat yang tidak mampu membayar BPJS kesehatan.

Lanjutkan Membaca ke hal.2 >>