Antisipasi Agresi China, RI Diminta Perkuat Pertahanan di LCS

Indonesia didesak mempertajam serta mengintegrasikan kebijakan luar negeri dan pertahanan dalam merespons isu internasional yang berkaitan dengan keamanan nasional seperti sengketa di Laut China Selatan.

Guru Besar Hubungan Internasional President University, Anak Agung Banyu Perwita, menganggap kebijakan pemerintahan Presiden Joko Widodo dalam menyikapi isu Laut China Selatan masih setengah-setengah.

Padahal, ia menuturkan klaim historis China terhadap sebagian besar wilayah Laut China Selatan sangat dapat mempengaruhi keamanan nasional Indonesia, terutama terkait kedaulatan maritim negara, meski Jakarta mengaku tak pernah memiliki sengketa wilayah di perairan itu dengan Negeri Tirai Bambu.

Baca Lainnya :

• Turki Undang Pemimpin Dunia Untuk Sholat Jumat di Hagia Sophia 0
• Ratusan WNI Korban Perdagangan Orang di Suriah Dipulangkan 0
• Zakir Naik: Ubah Hagia Sophia Jadi Masjid Boleh karena di Tanah Taklukkan Muslim0
• Makin Panas, Inggris Kirim Kapal Perang ke Laut China Selatan0
• Bos Startup Tewas Dimutilasi, Pelaku Asistennya Sendiri0

"Jangan sampai kebijakan politik luar negeri kita parsial, setengah-setengah, di Laut China Selatan. Sejauh yang saya perhatikan selama ini, respons Indonesia di Laut China Selatan masih sifatnya reaktif saja," kata Banyu dalam webinar terkait Kontestasi China-AS pada Rabu (22/7).

Menurut Banyu, kebijakan Indonesia dalam merespons isu keamanan internasional masih terpisah-pisah. Ia mendukung wacana pemerintah yang disebut tengah merumuskan omnibus law dalam urusan keamanan maritim.

Kata dia, RUU tersebut harus terdiri dari kebijakan luar negeri sekaligus pertahanan Indonesia agar pemerintah bisa efektif merespons segala isu regional maupun global yang terjadi secara satu suara.

Laut China Selatan kembali menjadi sorotan terutama setelah Tiongkok semakin menunjukkan agresivitasnya di perairan kaya sumber daya alam itu demi mempertegas klaim teritorialnya.

Lanjutkan Membaca ke hal.2 >>