Baru-baru ini viral aksi seorang siswi sekolah yang berdebat dengan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi. Hal yang dibicarakan tak lain terkait dengan pelarangan wisuda.
Dalam video yang beredar, siswi yang diketahui bernama Aura tersebut mencoba mengkritisi kebijakan pelarangan wisuda dan penggusuran rumah di bantaran Kali Bekasi. Sebelumnya, Aura juga viral usai membuat video yang mengkritisi penggusuran Kali Bekasi.
Dilansir dari Tribunnews.com, rumah siswi tersebut juga sebelumnya digusur karena dibangun di bantaran Kali Bekasi. Kebijakan tersebut merupakan normalisasi sungai yang dijalankan oleh Dedi Mulyadi.
Dalam video yang beredar, Aura menyuarakan keluhan dan kekecewaannya. Ia menyebut pembongkaran terjadi tanpa adanya komunikasi atau pemberitahuan yang layak.
Selain mempertanyakan soal penggusuran rumahnya, di depan Dedi Mulyadi, Aura juga mempertanyakan kebijakan larangan study tour dan wisuda sekolah.
Ia mempertanyakan soal pelarangan tersebut yang berujung tak bisa mendapatkan kenangan terakhir bersama teman-temannya. Namun hal itu langsung ditanggapi oleh Dedi Mulyadi.
"Tinggal aja di bantaran sungai, tapi gaya hidup begini (tinggi), ini kan harus diubah rakyatnya. Sekarang teriak-teriak minta penggantian, saya kalau tega-tegaan saya layak ganti nggak?" ujar Dedi.
"Kenapa miskin gayanya kayak orang kaya," kata Dedi Mulyadi.
Dedi mengatakan dengan gaya Aura yang sinis mengkritik kebijakan larangan perpisahan sekolah, seharusnya disesuaikan dengan kemampuan ekonomi. Hal itu pun langsung menjadi sorotan dari Dedi.
"Anak ibu kalau modelnya begini nggak bisa. Kan harus dibenerin, rumah nggak punya, sekarang ngontrak udah punya?" lanjutnya.
"Udah nyicil berapa bulan?" tanyanya.
Sementara dilansir dari Kompas.com, Dedi Mulyadi mengungkapkan bahwa wisuda hanya pantas dilakukan di jenjang pendidikan tinggi. Hal itu sangat berbanding terbalik dengan di Indonesia yang mana wisuda dilakukan sejak TK, SD, SMP, bahkan SMA.
Pelaksanaan wisuda tersebut sangat membebani orangtua siswa. Terlebih bagi mereka yang kurang mampu.
Dedi Mulyadi memberlakukan larangan wisuda sekolah untuk mengurangi beban biaya yang harus ditanggung orangtua. Menurutnya, kegiatan wisuda di pendidikan rendah tidak memberikan manfaat yang signifikan, sedangkan orangtua harus menanggung biaya yang cukup besar.