Presiden Prabowo Subianto menyampaikan rencananya untuk menghapus kuota impor.
Wacana tersebut diusulkan dalam pidatonya di acara Sarasehan Ekonomi Bersama Presiden RI di Jakarta pada Selasa (8/4/2025),
Melalui kebijakan ini, Prabowo ingin menghilangkan mekanisme kuota yang dapat menghambat kelancaran perdagangan.
Terkait hal itu, Harold Donnel, 4W Marketing Director PT Suzuki Indomobil Sales (SIS) memberikan tanggapannya.
"Kami turut mengikuti pemberitaan tersebut yang tergolong masih baru," buka Harold kepada GridOto.com, Kamis (10/4/2025).
Sebagai pelaku industri, saat ini pihaknya masih mengamati lebih lanjut bagaimana perkembangan yang lebih spesifik terkait aturan tersebut.
"Maka dari itu, mohon maaf saya belum bisa berspekulasi maupun memberikan tanggapan tentang bagaimana dampaknya ke depan," paparnya.
Sebelumnya, Yusak Billy, Marketing Director PT Honda Prospect Motor (HPM) juga memberikan komentarnya.
Pihaknya percaya setiap kebijakan yang dibuat pemerintah akan melalui proses kajian yang matang, dengan mempertimbangkan berbagai aspek.
Mengenai dampak dari kebijakan ini di industri otomotif, ia mengaku belum bisa berkomentar lebih jauh dan menunggu detail aturannya.
"Saat ini, kami terus memantau perkembangan wacana tersebut dan akan menyesuaikan langkah kami seiring dengan arah kebijakan yang nantinya ditetapkan," ucap Billy.
Lebih lanjut, Prabowo telah memberikan instruksi langsung kepada jajaran terkait untuk menghilangkan mekanisme kuota yang dapat menghambat kelancaran perdagangan.
“Saya sudah kasih perintah untuk hilangkan kuota-kuota impor. Terutama untuk barang-barang yang menyangkut hajat hidup orang banyak," sebutnya.
Menurutnya, kebijakan ini merupakan bagian dari upaya strategis pemerintah untuk merampingkan birokrasi serta memberikan kemudahan bagi para pelaku usaha.
Selain itu, Pabowo juga mengarahkan seluruh anggota kabinetnya untuk membuat aturan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) yang lebih fleksibel dan realitis.
Orang nomor satu di Indonesia itu justru khawatir apabila TKDN dipaksakan dapat berpotensi memicu penurunan daya saing industri.
Meskipun dia mengakui kebijakan TKDN diberlakukan dengan niat baik dan demi kepentingan bangsa.
"Tapi kita harus realistis, TKDN dipaksakan akhirnya kita kalah kompetitif. TKDN fleksibel saja lah, mungkin diganti dengan insentif," tutupnya.
