Sejumlah peristiwa politik menjadi topik hangat pemberitaan pada Kamis, 27 Maret 2025. Salah satunya demonstrasi menuntut pencabutan UU TNI yang masih terjadi di beberapa kota seperti Jakarta dan Yogyakarta.
Selain itu, Kementerian Kesehatan akhirnya buka suara mengenai tuduhan pemotongan tunjangan hari raya atau THR yang dialami karyawan Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Dr. Sardjito.
Berikut ringkasan tiga berita populer yang terjadi pada Kamis kemarin:
Demonstrasi Panas di Depan Gedung DPR RI
Demonstrasi menuntut pencabutan Undang-Undang TNI dan menolak revisi UU Polri terjadi di depan gerbang utama DPR, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Pusat pada Kamis. Massa aksi berkumpul sejak sekitar pukul 14.00 WIB.
Pada sore hari demonstrasi sudah memanas. Para demonstran menaiki pagar gedung DPR dan menembakkan kembang api ke dalam komplek parlemen. Aparat kepolisian lantas menembakkan water canon untuk memecah kerumunan di sekitar pagar.
Massa akhirnya dibubarkan aparat kepolisian menjelang pukul 19.00 WIB. Aparat kepolisian memukul mundur massa aksi dengan menggunakan water cannon.
Bahkan mobil aparat mengejar hingga persimpangan Jalan Asia-Afrika, Senayan. Aparat kepolisian juga mengejar massa hingga ke depan mal Senayan Park sekitar pukul 18.50 WIB. Massa berhamburan memasuki area mal hingga akhirnya polisi memutuskan menghentikan pengejaran.
Muhammadiyah dan Pemprov Jakarta akan Bangun Kampus di Jakarta Barat
Wakil Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jakarta Agus Suradi mengatakan pihaknya berencana membangun perguruan tinggi di Jakarta Barat. Pembangunan itu akan bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Jakarta.
Agus mengatakan telah berkomunikasi dengan Gubernur Jakarta Pramono Anung soal kemungkinan penggunaan lahan Pemprov Jakarta di Kalideres, Jakarta Barat, dengan mekanisme sewa pakai atau hibah.
Agus mengatakan saat ini Muhammadiyah telah memiliki lima perguruan tinggi yang tersebar di berbagai wilayah Jakarta. Menurut dia, tinggal Jakarta Barat yang belum memiliki kampus Muhammadiyah.
"Kalau hibah mungkin prosesnya panjang, maka kemungkinan kami akan sewa pakai. Di lahan itu dibangun perguruan tinggi dan masjid," kata Agus usai audiensi dengan Pramono Anung di Balai Kota Jakarta, Kamis, 27 Maret 2025.
Tanggapan Kemenkes Soal Polemik THR Karyawan RSUP Dr Sardjito
Kementerian Kesehatan buka suara soal tuduhan pemotongan THR karyawan RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta. Karyawan RSUP Sardjito memprotes pemotongan remunerasi tunjangan hari raya atau THR insentif yang dikurangi menjadi hanya 30 persen pada Selasa, 25 Maret 2025.
Direksi RSUP Sardjito mengatakan THR Insentif ditetapkan sebesar 30 persen sebagaimana diatur oleh Surat Direktur Jenderal Kesehatan Lanjutan Kementerian Kesehatan. Surat yang dimaksud adalah surat Nomor KU.04.05/D/1524/2025 yang dikeluarkan pada 22 Maret 2025.
Direktur Jenderal Kesehatan Lanjutan Kementerian Kesehatan Azhar Jaya mengatakan THR insentif sebesar 30 persen itu merupakan remunerasi atau insentif dari pendapatan masing-masing rumah sakit yang mereka cari sendiri. “Karena mereka cari sendiri maka besarnya tidak sama setiap rumah sakit. Pembatasan direksi dan dewan pengawas serta dokter yang Fee For Service (FFS) itu dasarnya juga ada,” kata Azhar kepada Tempo, 27 Maret 2025.
Maka, Azhar mengatakan surat yang ia keluarkan hanya mengatur implementasi yang disesuaikan dengan kemampuan rumah sakit. "Agar mereka mampu bayar berdasarkan kemampuan rumah sakit masing-masing,” katanya.
Azhar menjelaskan tidak semua pegawai rumah sakit yang terkena pembatasan THR insentif 30 persen. Pembatasan tersebut hanya berlaku bagi pejabat pengelola (direksi), Dewan Pengawas, dan tenaga medis Fee For Service (FFS).
