Sekira 500 orang yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Menggugat (ARM) menggelar aksi demonstrasi di depan Polda Metro Jaya, Jalan Jenderal Sudirman, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (7/2/2025) siang.
Massa aksi mendesak Polri untuk mengusut tuntas sejumlah kasus yang mereka anggap mangkrak di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo.
Massa aksi menilai Presiden Jokowi lebih mengutamakan pertumbuhan ekonomi, namun gagal memenuhi aspek hukum terlebih dahulu.
Mereka menyoroti sejumlah proyek strategis nasional (PSN) yang dinilai lebih mengutamakan kepentingan investor, sementara kepentingan publik dan keadilan dianggap terabaikan.
Beberapa proyek yang disorot antara lain Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur, Rempang, dan Pantai Indah Kapuk 2 (PIK 2).
Dalam orasinya, Humas ARM Devis Mamesah menyampaikan dukungan kepada Polri untuk mengusut tuntas berbagai kasus yang melibatkan pejabat pemerintah dan keluarga Presiden Jokowi.
Devis menekankan bahwa Korps Bhayangkara diharapkan bertindak netral dan adil tanpa pandang bulu.
"Keinginan kami datang ke Polda agar Polri tetap netral dalam menangani berbagai kasus, karena ke siapa lagi kita meminta perlindungan kalau bukan ke Polri?," kata Devis.
Devis juga menyebutkan sejumlah kasus yang harus segera diselidiki, termasuk kasus Pagar Laut di Tangerang, dugaan korupsi Bantuan Pendidikan Masyarakat Kota Surakarta (BPMKS), TransJakarta, dana KONI, dana DJKA, Blok Medan, gratifikasi penggunaan jet pribadi, serta kebijakan kelangkaan gas LPG 3 kg yang berdampak pada masyarakat kecil.
Selain itu, massa juga meminta agar Polri dan KPK memeriksa kekayaan Kaesang Pangarep, anak bungsu Presiden Jokowi. Mereka berharap aliran dana dapat terungkap secara jelas dan transparan.
"Kami juga meminta Polri untuk kembali menjadi 'Polisi Rakyat' yang independen, berpegang teguh pada konstitusi, dan tidak berpihak pada siapapun selain pada hukum, kebenaran, dan keadilan," tegas Devis.
Dalam aksi tersebut, massa membawa berbagai atribut seperti spanduk dan bendera bertuliskan "Adili Jokowi" dan "Usut KKN & Hukum Dinasti Jokowi".
