Pemerintah Israel menangguhkan pembebasan 620 tawanan Palestina kendati Hamas telah mengembalikan enam sandera pada Minggu (23/2/2025). Hamas menyebut tindakan Israel itu "pelanggaran terang-terangan" atas kesepakatan gencatan senjata.
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu beralasan pembebasan ratusan tawanan ditunda karena Hamas menggelar "upacara memalukan" saat membebaskan sandera. Tel Aviv mengeluarkan tuntutan baru yang sebelumnya tidak termuat dalam perjanjian gencatan senjata.
"Menanggapi pelanggaran berulang Hamas, termasuk upacara memalukan yang tidak menghormati sandera kami dan penggunaan sandera secara jahat untuk propaganda, telah diputuskan untuk menunda pembebasan 'teroris' yang direncanakan kemarin hingga pembebasan sandera berikutnya dipastikan tanpa upacara yang memalukan," demikian pernyataan kantor Netanyahu dikutip Al Jazeera, Minggu (23/2/2025).
Hamas telah membebaskan enam sandera Israel sesuai kesepakatan pada Sabtu (22/2) lalu. Pembebasan ini menandai berakhirnya tahap pertama gencatan senjata.
Sejak gencatan senjata efektif berlaku pada 19 Januari lalu, Hamas telah menyerahkan 25 sandera melalui perwakilan Komite Palang Merah Internasional (ICRC). Penyerahan sandera dilakukan melalui upacara terbuka yang digelar di Gaza.
Kesepakatan gencatan senjata di Gaza tidak memuat ketentuan tentang bagaimana pertukaran tawanan dilakukan.
Keluarga para tawanan Palestina telah menunggu pembebasan di Gaza dan Tepi Barat pada Sabtu (22/2) lalu. Pihak Palestina tersebut yakni 620 tawanan yang sedianya akan dibebaskan pada Sabtu (22/2), dan kebanyakan berasal dari Gaza.
Paman salah satu tawanan, Khaled Khalil Al-Jabarin menyatakan keluarga para tawanan telah menunggu berjam-jam hingga akhirnya Israel mengumumkan penundaan.
"Kami telah duduk menunggu selama berjam-jam. Namun setelah berjam-jam, tidak ada apa pun. Apalagi yang bisa kita lakukan?" kata Al-Jabarin.
Hamas menuduh Netanyahu melakukan "permainan kotor" untuk menyabotase gencatan senjata. Anggota senior Politbiro Hamas, Basem Naim menyebut pihaknya selalu mematuhi ketentuan gencatan senjata saat Israel berulang kali melanggar.
"Lebih dari 100 warga Palestina terbunuh dalam tahap pertama (gencatan senjata), sebagian bear bantuan kemanusiaan yang telah disepakati tidak dibolehkan masuk Gaza, dan penarikan (pasukan) dari Koridor Netzarim ditunda," kata Naim.
Baca Juga: Pemimpin Negara-Negara Arab Bahas Rencana Trump soal Gaza di Riyadh, Upaya Rekonstruksi Jadi Fokus