.jpeg)
Gerakan Perlawanan Islam (Hamas) berjanji untuk menggagalkan rencana sekutu Israel, Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump, untuk menggusur penduduk Jalur Gaza ke negara-negara tetangga.
Hamas juga meremehkan ancaman Donald Trump untuk membuka "gerbang neraka" di Jalur Gaza jika Hamas tidak membebaskan sandera Israel pada Sabtu (15/2/2025).
Sebelumnya, Brigade Al-Qassam, sayap militer Hamas, mengumumkan akan menunda pembebasan sandera pada hari Sabtu sampai Israel berhenti melanggar perjanjian gencatan senjata di Jalur Gaza.
"Apa yang gagal dicapai oleh pendudukan Israel melalui agresi dan pembantaian, tidak akan berhasil dicapai melalui rencana likuidasi dan pemindahan," kata Hamas dalam pernyataannya.
"Orang-orang hebat kami di Gaza telah berdiri teguh dalam menghadapi pemboman dan agresi dan akan tetap teguh di tanah mereka dan menggagalkan semua rencana pemindahan paksa dan deportasi," lanjutnya.
Hamas menekankan rencana untuk mendeportasi warga Palestina dari Jalur Gaza tidak akan berhasil dan akan berhadapan dengan posisi Palestina, Arab, dan Islam yang bersatu yang menolak semua rencana pemindahan.
"Pernyataan Donald Trump bersifat rasis dan merupakan seruan untuk pembersihan etnis, likuidasi masalah Palestina, dan penyangkalan terhadap hak-hak nasional yang telah ditetapkan rakyat kami," kata Hamas.
Dalam pernyataan itu, Hamas juga memperbarui komitmennya terhadap perjanjian gencatan senjata jika Israel juga mematuhinya.
"Kami mengonfirmasi bahwa pendudukan adalah pihak yang tidak mematuhi komitmennya, dan bertanggung jawab atas segala komplikasi atau penundaan," kata Hamas dalam pernyataannya.
Sementara itu, pejabat senior Hamas, Sami Abu Zuhri, menekankan, menghormati perjanjian gencatan senjata adalah satu-satunya cara untuk memulangkan tahanan Israel.
"Bahasa ancaman tidak memiliki nilai dan meningkatkan kompleksitas masalah," kata Abu Zuhri kepada Reuters.
"Trump harus ingat bahwa ada kesepakatan, dan kesepakatan itu harus dihormati oleh kedua belah pihak, dan ini adalah satu-satunya cara bagi para tahanan untuk kembali," lanjutnya.
Sejak 25 Januari 2025, Donald Trump telah mempromosikan rencana untuk menggusur warga Palestina dari Jalur Gaza ke negara-negara tetangga seperti Yordania dan Mesir, yang ditolak oleh kedua negara, dan diikuti oleh negara-negara Arab lainnya serta organisasi regional dan internasional.
Donald Trump mengungkapkan rencana tersebut beberapa hari setelah Israel dan Hamas mulai mengimplementasi perjanjian gencatan senjata pada 19 Januari 2025 di Jalur Gaza.
Usulan Donald Trump agar AS menggusur warga Palestina dan menduduki Jalur Gaza didukung oleh sekutunya, Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, yang menyebut Donald Trump sebagai teman terbaik Israel di Gedung Putih.
Temui Raja Abdullah II, Trump Ngebet Usir Warga Gaza: Ada Tanah di Yordania dan Mesir untuk Mereka,
Sekutu Israel, Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump, bertemu dengan Raja Abdullah II dari Yordania di Gedung Putih pada Selasa (11/2/2025).
Donald Trump mengulangi pernyataannya mengenai penggusuran warga Palestina dari Jalur Gaza ke negara tetangga termasuk Yordania dan Mesir.
Ia mengatakan warga Palestina akan hidup aman di tempat lain selain Jalur Gaza.
"Saya pikir akan ada sebidang tanah di Yordania dan Mesir tepat warga Palestina dapat tinggal," kata Donald Trump setelah bertemu dengan Raja Yordania Abdullah II di Washington, Selasa.
"Saya yakin 99 persen bahwa kita akan mampu mencapai sesuatu dengan Mesir juga," lanjutnya.
Donald Trump mengulangi pernyataannya dengan mengatakan, "Kami akan mengendalikan Jalur Gaza dan otoritasnya akan berada di tangan Amerika."
"Kami akan mengelola Jalur Gaza dengan sangat baik dan kami tidak akan membelinya," ujarnya.
Presiden AS menjelaskan pembangunan kembali Jalur Gaza akan berlangsung lama dan menciptakan lapangan pekerjaan.
"Pembangunan Gaza, yang akan berlangsung lama dari sekarang, akan mendatangkan banyak lapangan pekerjaan bagi wilayah tersebut," kata Donald Trump.
Ketika ditanya apakah dia secara pribadi akan melaksanakan proyek pembangunan di Gaza, Donald Trump menjawab, "Tidak."
Ketika Trump ditanya tentang penahanan bantuan, ia menolak menjawab.
Ia menegaskan Amerika Serikat menyediakan banyak uang dan ia tidak perlu melontarkan ancaman.
"Saya pikir kita berada di atas itu," katanya, seperti diberitakan Al Jazeera.
Ketika ditanya otoritas apa yang dimilikinya atas Gaza, ia berkata Jalur Gaza akan berada di bawah otoritas Amerika Serikat atau dengan kata lain akan diduduki oleh AS.
Mengenai aneksasi Israel atas Tepi Barat yang diduduki, Donald Trump berkata, "Itu akan berhasil."
Tanggapan Raja Yordania
Mengenai penerimaan warga Palestina, Raja Yordania Abdullah II mengatakan pertanyaannya adalah bagaimana membuat segala sesuatunya berjalan lebih baik untuk semua orang ketika ia berbicara tentang menerima 2.000 anak yang sakit.
Ketika ditanya tentang ide-ide Donald Trump, Raja Abdullah berkata, "Mari kita tunggu sampai orang Mesir dapat mengemukakan ide."
Namun, ketika ditanya apakah ada sebidang tanah yang dapat ditinggali oleh warga Palestina, Raja Yordania mengatakan akan melakukan sesuai kepentingan Yordania.
“Saya harus melakukan apa pun yang menjadi kepentingan negara saya," katanya.
Dia menekankan orang-orang Arab akan datang ke Amerika sebagai tanggapan terhadap rencana Donald Trump mengenai Jalur Gaza.
Raja Yordania menegaskan akan membahas hal ini di Arab Saudi tentang bagaimana cara bekerja sama dengan Amerika Serikat terkait Jalur Gaza, dan akan ada tanggapan dari beberapa negara.
Sebelumnya, Mesir dan Yordania menolak usulan Donald Trump untuk menggusur warga Palestina dari Jalur Gaza dan memindahkan mereka secara permanen ke wilayah lain.
