.jpeg)
Presiden RI ke-7 Joko Widodo (Jokowi) buka suara atas tudingan sejumlah pihak terkait efisiensi anggaran yang dilakukan oleh pemerintahan Prabowo Subianto saat ini akibat beban utang yang diwariskan pada masa ia menjabat sebagai orang nomor satu di Indonesia.
Ditemui awak media di kediamannya yang beralamat di Kelurahan Sumber Kecamatan Banjarsari Kota Solo pada Kamis (13/2/2025) sore.
Jokowi mengatakan bahwa terkait beban utang negara, pemerintah yang saat ini di bahwa kepemimpinan Prabowo sangatlah hati-hati.
Tak hanya pada saat ini, Jokowi menambahkan bahwa di masa kepemimpinannya.
Pengelolaan utang negara juga direncanakan dengan sangat berhati-hati.
Ia pun berpendapat bahwa pengelolaan utang negara saat ini masih terbilang aman lantaran masih di kisaran 39 persen terhadap Gross Domestic Product (GDP) atau dalam bahasa Indonesia berarti Produk Domestik Bruto (PDB).
"Ya, pengelolaan anggaran yang saya tahu itu di negara kita itu sangat-sangat hati-hati,"
"Utang kita terhadap GDP itu kira-kira masih 38-39 persen," kata Jokowi.
Dengan prosentase tersebut, pengelolaan utang negara menurut Jokowi masih jauh dari ketentuan Undang-Undang yang mencapai 60 persen terhadap PDB.
"Masih jauh di bawah ketentuan Undang-undang yang ada yaitu 60 persen," lanjutnya.
Jokowi juga menegaskan, sosok yang kini menjabat sebagai Menteri Keuangan (Menkeu) RI yakni Sri Mulyani merupakan sosok yang kompeten termasuk terkait penentuan kebijakan terhadap utang negara.
Menurut Jokowi, Sri Mulyani merupakan sosok yang sangat paham betul bagaimana mengelola utang negara.
"Jadi masih sangat hati-hati, pengelolaan kita sangat pruden sekali karena juga menteri Keuangannya tahu konsekuensi-konsekuensi apa yang akan terjadi apabila beban utang itu terlalu besar," lanjut dia.
Bahkan menurut Jokowi, utang Indonesia saat ini masih sangat jauh di banding negara-negara lain.
"Dan dibandingkan negara-negara lain, coba dibandingkan. Prosentase GDP dan utang," pungkasnya.
