Komisi II DPR menggelar rapat pembahasan anggaran hasil efisiensi dengan sejumlah kementerian/lembaga. Salah satu yang jadi sorotan, yakni Badan Kepegawaian Nasional (BKN).
Anggota Komisi II dari Golkar, Taufan Pawe, meminta BKN memperhitungkan lagi formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Sebab, di tengah efisiensi anggaran ini, PPPK jadi beban tersendiri.
“Saya coba ke penerimaan PPPK. Penerimaan PPPK ini betul-betul menjadi beban negara kita. Kita tidak bisa pungkiri,” ujarnya di gedung Parlemen, Jakarta pada Rabu (12/2).
“Dan ini linear ke daerah,” sambungnya.
Menurutnya, di berbagai daerah, terdapat permasalahan dalam penerimaan PPPK, seperti pemalsuan dan rekayasa data pegawai sampai masalah seleksi.
“Artinya persoalan PPPK ini memang negara harus hadir tapi negara juga punya keterbatasan kemampuan. Ya saya harus mengatakan bahwa tidak semuanya daerah tidak mampu merealisasikan kebijakan PPPK ini. Banyak daerah, lumayan daerah yang punya kemampuan fiskal,” ujar Taufan.
“Bahkan ada APBD provinsi daerah yang surplus,” sambungnya.
Ia pun meminta kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Zudan Arif untuk kembali mengkaji soal kebijakan PPPK ini.
“Nah, mungkin di sini, bapak kepala BKN, dibutuhkan pemikiran-pemikiran yang rasio, dan pemikiran-pemikiran yang visioner supaya permasalahan ini bisa dilihat secara kasuistis,” pungkasnya.
Dalam rapat ini, Komisi II sepakat efisiensi anggaran BKN sebesar Rp 195.100.000.000 (Rp 195 miliar) dari pagu alokasi anggaran 2025 sebesar Rp 798.342.991.000 (Rp 798 miliar) menjadi sebesar Rp 603.242.991.000 (Rp 603 miliar).
