Presiden terpilih Amerika Serikat Donald Trump tak main-main dengan ambisinya untuk menguasai Greenland. Ia mengatakan, Washington akan mengenakan tarif yang lebih tinggi kepada Denmark jika mencegah Greenland untuk bergabung dengan AS.
“Kami membutuhkan Greenland untuk tujuan keamanan nasional. Masyarakat bahkan tidak tahu apakah Denmark mempunyai hak hukum atas wilayah tersebut. Namun, jika mereka (Denmark) memilikinya, mereka harus menyerahkannya karena kami memerlukannya untuk keamanan nasional, yaitu untuk dunia bebas," kata Trump pada konferensi pers di New York Mar-a-Lago, Selasa (7/1/2025).
Menurut Trump, tidak ada satu pihak pun yang mengetahui bahwa Denmark memiliki hak atau kepentingan yang tepat untuk Greenland. Dia juga mengemukakan bahwa masyarakat Greenland kemungkinan akan memilih untuk memperoleh kemerdekaan atau bergabung dengan AS.
Trump menambahkan bahwa bila Denmark mencegah hal itu, maka dia akan menerapkan tarif yang sangat tinggi kepada Denmark.
Selain itu, Trump mengatakan bahwa dia tidak mempertimbangkan penggunaan kekuatan militer untuk mengakuisisi Kanada. Tetapi, presiden terpilih AS itu tidak dapat menjamin hal yang sama untuk Greenland dan Terusan Panama.
"Saya tidak dapat meyakinkan Anda, jika Anda berbicara tentang Panama dan Greenland, tidak, saya tidak dapat meyakinkan Anda, tentang kedua hal tersebut. Namun saya dapat mengatakan ini, kita memerlukannya (Terusan Panama dan Greenland) untuk keamanan ekonomi," kata Trump ketika ditanya terkait penggunaan kekuatan militer dalam mengambil alih wilayah-wilayah ini.
Trump juga menyatakan bahwa dalam kasus Kanada, AS hanya akan menggunakan “kekuatan ekonomi”.
Greenland adalah koloni Denmark hingga tahun 1953. Greenland tetap menjadi bagian dari kerajaan Denmark, tetapi menerima status otonomi dengan kemungkinan pemerintahan sendiri dan pilihan untuk independen dalam kebijakan dalam negeri pada 2009.
Trump pertama kali mengumumkan klaimnya atas pulau tersebut pada 2019, ketika ia menjalani masa jabatan presiden pertamanya. Lima tahun kemudian pada 2024, segera setelah memenangkan pemilihan presiden AS, Trump kembali menegaskan minatnya dengan menyebutnya sebagai "kebutuhan mutlak" bagi AS untuk memiliki Greenland.
Perdana Menteri Greenland, Mute Egede, pada Jumat (3/1/2024) menyerukan kemerdekaan pulau tersebut dari Denmark. Menurut laporan media, Mute menyebut itu sebagai langkah untuk melepaskan diri dari "belenggu era kolonial".
Dalam pidato Tahun Baru, Egede menekankan hak Greenland untuk menentukan nasib sendiri di tengah perhatian global yang kembali muncul setelah Presiden AS terpilih, Donald Trump, menghidupkan kembali minatnya untuk membeli wilayah tersebut, lapor Politico.
Egede menyoroti ketimpangan yang masih ada dalam hubungan antara Greenland dan Denmark, yang mengelola pulau tersebut sebagai koloni hingga 1979 dan masih memberikan subsidi tahunan sebesar 500 juta euro (sekitar 514,5 juta dolar AS atau sekitar Rp 8,3 triliun).
"Sejarah dan kondisi saat ini telah menunjukkan bahwa kerja sama kami dengan Kerajaan Denmark belum berhasil menciptakan kesetaraan penuh," kata Egede, seraya menekankan perlunya Greenland menentukan jalannya sendiri.
Greenland, yang meraih otonomi pada 1979 dan memperoleh hak untuk mendeklarasikan kemerdekaan melalui referendum pada 2009, telah menjadi pusat kepentingan strategis dan ekonomi karena cadangan besar minyak, gas alam, dan mineralnya.
Pulau ini, yang berpenduduk 57 ribu jiwa, juga menjadi lokasi pangkalan penting Angkatan Udara Amerika Serikat (AS).
Komentar Egede muncul beberapa pekan setelah Trump kembali menyatakan proposal kontroversialnya untuk membeli Greenland, ide yang pertama kali dia lontarkan pada 2019. Pemimpin Greenland tersebut dengan tegas menolak gagasan itu, menyatakan bahwa wilayah itu "tidak untuk dijual dan tidak akan pernah dijual."
Denmark, yang telah menghadapi kritik atas ketidakadilan historis di Greenland, termasuk kampanye kontrasepsi paksa pada pertengahan abad ke-20, baru-baru ini mengumumkan rencana untuk meningkatkan anggaran pertahanan di pulau tersebut sebesar 1,3 miliar euro (sekitar Rp 21,7 triliun).
Menteri Pertahanan Denmark, Troels Lund Poulsen, mengaitkan waktu investasi ini dengan kebetulan, meskipun pengumuman tersebut dilakukan setelah minat Trump terhadap wilayah itu kembali mencuat. Egede mengisyaratkan bahwa referendum tentang kemerdekaan dapat diselaraskan dengan pemilihan parlemen Greenland pada bulan April, menandai fase penting bagi masa depan wilayah tersebut.
"Upaya telah dimulai untuk menciptakan kerangka kerja bagi Greenland sebagai negara merdeka," ujarnya, seraya mendorong warga untuk mendukung visi tersebut dalam pemilu mendatang.
Greenland memiliki parlemen dan administrasinya sendiri, namun tetap memilih dua anggota untuk Folketing atau parlemen Denmark.
