Israel dan Hamas telah menyepakati gencatan senjata di Gaza, Palestina seusai 15 bulan berperang.
Kesepakatan gencatan senjata Gaza ini diumumkan oleh Perdana Menteri Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani dan akan dimulai pada Minggu (19/1/2025).
Melalui perjanjian ini, kedua belah pihak setuju untuk menghentikan sementara aksi saling serang dan membebaskan para sandera. Militer Israel juga akan menarik pasukannya secara bertahap dari Netzarim dan Philadelphi.
Negosiasi antara Israel dan Hamas sebenarnya sudah lama diupayakan sejak dimulainya perang pada 7 Oktober 2023, tetapi berulang kali gagal.
Lantas, mengapa gencatan senjata Gaza baru terwujud sekarang?
Adanya kepentingan pribadi Netanyahu
Menurut mantan direktur eksekutif Human Rights Watch, Kenneth Roth, alasan gencatan senjata Gaza lama terealisasi karena membutuhkan dua pihak untuk mencapai kesepakatan, belum lagi adanya penolakan yang sering kali berasal dari Israel.
Dia menilai, perang di Gaza sebagian besar dipengaruhi oleh kepentingan pribadi Perdana Menteri Israel Netanyahu agar bisa mempertahankan kekuasaannya.
"Cengkeramannya terhadap kekuasaan bergantung pada dua menteri sayap kanan, Itamar Ben-Gvir (Menteri Keamanan Nasional) dan Bezalel Smotrich (Menteri Keuangan) yang mendukung pencaplokan wilayah antara Sungai Yordan dan Laut Mediterania (Palestina)," tulisnya dalam majalah Times, Rabu (15/1/2025).
Bahkan, menjelang disetujuinya gencatan senjata, Ben-Gvir mengancam akan mundur dari pemerintahan sebelum akhirnya dibujuk oleh Netanyahu.
Roth menilai, jika Ben-Gvir mundur, hal ini tidak hanya akan memengaruhi kekuasaan Netanyahu, tetapi juga masa depan politik dan kebebasan pribadinya.
Berakhirnya perang kemungkinan akan menjadi perhitungan politik atas kegagalan intelijen Israel dan melanjutkan persidangan atas tuduhan korupsi yang menjerat Netanyahu yang tertunda.
Profesor sejarah dan perdamaian dari University of Notre Dame, Asher Kaufman mengiyakan pendapat Roth.
Negosiasi gencatan senjata Gaza sudah diupayakan setidaknya sejak Mei 2024. Namun, pemerintahan Netanyahu menentangnya karena mereka tetap pada keinginan untuk menguasai wilayah tersebut.
"Beberapa menteri pemerintahannya juga ingin membangun permukiman Yahudi di Jalur Gaza dan secara eksplisit berbicara untuk mengurangi jumlah orang Palestina di kawasan itu," kata Kaufman, dilansir dari The Conversation, Rabu.
Dipengaruhi Donald Trump
Lebih lanjut, Kaufman menuturkan, terpilihnya Donald Trump sebagai presiden AS berikutnya mengubah dinamika antara Israel, Hamas, dan AS.
Menurutnya, dengan mendorong tercapainya kesepakatan dapat membentuk citra Trump sebagai tokoh yang berjasa dalam gencatan senjata di panggung global dan Netanyahu cenderung berpihak pada Trump.
Ditambah, Trump sempat memberikan ultimatum kepada Hamas untuk membebaskan sandera atau akan membuat Timur Tengah bak "neraka".
"Kesepakatan ini adalah momen yang memungkinkannya untuk mengeklaim peran, juga membuat Joe Biden mengakhiri masa jabatannya dengan 'kemenangan' atas kebijakan luar negeri," papar Kaufman.
Di sisi lain, sambungnya, kesepakatan tersebut diharapkan dapat menormalisasi kembali hubungan Israel dengan Arab Saudi.
"Netanyahu mungkin bertaruh pada kesepakatan Arab Saudi untuk menyeimbangkan reputasinya yang tercoreng di dalam negeri sebagai pemimpin Israel yang memegang kendali ketika serangan 7 Oktober terjadi," jelasnya.
Sementara itu, Hamas sendiri juga sudah bersiap menandatangani perjanjian gencatan senjata sejak Senin (13/1/2025) sebelum pelantikan Donald Trump pada 20 Oktober 2025.
