Arab Saudi mengamuk dengan munculnya peta Israel yang mengklaim wilayah Suriah, Yordania dan Lebanon.
Arab Saudi pada Rabu (8/1/2025) mengutuk dan menolak ambisi Zionis yang diperlihatkan lewat peta yang disebut “Greater Israel” itu.
Dikutip dari Arab News, Kerajaan Arab Saudi menegaskan Israel telah memperlihatkan pernyataan ekstremis tersebut dengan niat mengkonsolidasi kependudukannya.
Juga secara terang-terangan ingin melanjutkan serangan ke negara berdaulat, dan melanggar hukum internasional dan juga norma.
Kementerian Luar Negeri Arab Saudi juga memperbarui seruannya kepada komunitas internasional untuk memainkan peranan menghentikan kekejaman Israel terhadap negara dan orang-orang di wilayah tersebut.
Mereka menegaskan pentingnya menghormati kedaulatan negara dan perbatasannya untuk membatasi semakin buruknya krisis di wilayah itu.
Senada dengan Arab Saudi, Qatar dan Uni Emirat Arab (UEA) juga mengutup munculnya peta Israel tersebut.
Dilansir dari Arab Tribune, Menteri Luar Negeri Qatar melabeli peta tersebut sebagai pelanggaran yang jelas dari resolusi legitimasi internasional.
Mereka memperingatkan bahwa provokasi seperti itu merusak upaya perdamaian, khususnya di tengah konflik yang berlangsung di Gaza.
Kementerian itu menyerukan masyarakat internasional untuk menegaskan Israel agar menuruti hukum internasional, juga meninggalkan kebijakan pendudukannya.
Sementara itu, UEA mengkritik peta tersebut dan menyebutnya upaya yang disengaja untuk meningkatkan pendudukan.
Mereka juga menambahkan bahwa itu pelanggaran terang-terangan terhadap hukum internasional.
Yoedania dan Palestina juga bergabung dengan negara-negara teluk untuk mengungkapkan pengutukannya.
Munculnya peta Israel yang disebut “Greater Israel” di media sosial telah memancing kritikan.
Kontroversi itu mengikuti pernyataan kontroversial yang sama dan diungkapkan Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich, yang dikenal sebagai menteri sayap kanan, yang pada 2023 berdiri di samping peta yang menggambarkan “Greater Israel”, termasuk bagian dari Yordania.
Pendudukan jangka panjang Israel di wilayah Palestina, Suriah dan Lebanon terus menarik kritikan internasional, dengan menyerukan solusi dua negara berdasarkan kesepakatan pra-1967 m dan Yerusalem Timur sebagai Ibu Kota Palestina.
.jpeg)
