Media pemerintah Korea Utara, KCNA, untuk kali pertama melaporkan gejolak politik yang sedang berlangsung di Korea Selatan sejak Presiden Yoon Suk Yeol mengumumkan darurat militer.
Setelah bungkam selama sepekan, KCNA para Rabu (11/12/2024) ini menerbitkan sebuah artikel tentang apa yang disebutnya sebagai “kerusuhan sosial” yang berkembang di Korea Selatan akibat krisis darurat militer.
Surat kabar tersebut tidak memberikan banyak komentar, dengan sebagian besar memuat laporan media Korea Selatan dan internasional.
Laporan KCNA berfokus pada serangkaian protes yang diikuti oleh lebih dari 1 juta orang yang menyerukan pemakzulan Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol.
“Boneka Yoon Suk Yeol, yang telah menghadapi krisis serius dalam pemerintahan dan pemakzulan, secara tak terduga mengumumkan darurat militer dan melepaskan senjata kediktatoran fasis kepada rakyat,” ungkap KCNA.
“Tindakan gilanya, yang mengingatkan kita pada kudeta selama kediktatoran militer beberapa dekade yang lalu, telah menuai kecaman keras dari seluruh lapisan masyarakat, termasuk partai oposisi, dan semakin meledakkan semangat publik untuk pemakzulan," tambah KCNA, sebagaimana dilansir Reuters.
Korea Utara disebut-sebut
Korea Utara bagaimanapun disebut-sebut saat Presiden Korea Selatan mengumumkan darurat militer pada Selasa (3/12/2024) lalu.
Yoon kala itu mengumumkan pemberlakuan darurat militer—yang pertama dalam hampir 50 tahun—dengan alasan "pasukan anti-negara" dan ancaman dari Korea Utara.
Tindakan yang diduga bermotif politik itu memang memicu protes massa dan pemungutan suara darurat di parlemen yang membatalkan tindakan Presiden Yoon tersebut hanya dalam hitungan jam.
Yoon akhirnya menerima keputusan parlemen dan mencabut darurat militer.
Sementara itu, anggota parlemen bersiap memberikan suara atas pemakzulannya, seraya menuduh Yoon telah melakukan "aksi pemberontakan".
Ribuan orang di penjuru Korea Selatan turun ke jalan memprotes tindakan presiden dan menuntut pengunduran dirinya.
Dalam deklarasinya, Yoon menargetkan Korea Utara, dengan menyatakan bahwa tujuannya adalah untuk "melindungi Republik Korea yang bebas dari ancaman pasukan komunis Korea Utara" dan untuk "memberantas pasukan anti-negara pro-Korea Utara yang tercela yang menjarah kebebasan dan kebahagiaan rakyat kita".
Komentar seperti ini biasanya akan memancing reaksi dari Korea Utara. Tetapi, media pemerintah Korea Utara baru menanggapi komentar tersebur.
Komando militer Korea Selatan mengatakan dalam sebuah pernyataan pada Rabu (4/12/2024) lalu, bahwa perintah darurat militer Yoon telah dibubarkan dan bahwa "tidak ada kegiatan yang tidak biasa dari Korea Utara".
“Posisi keamanan terhadap Korea Utara tetap stabil,” lanjut pernyataan itu, menurut kantor berita Yonhap.
Para pakar mengatakan, masih belum jelas mengapa Yoon menyebutkan ancaman Korea Utara, tetapi banyak yang percaya hal itu tidak akan berdampak pada meningkatnya ketegangan antara Korea Utara dan Selatan.
