Prancis mengatakan pada Rabu, 27 November 2024, bahwa mereka yakin Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu memiliki kekebalan hukum terhadap tindakan-tindakan Mahkamah Pidana Internasional (ICC) yang mengupayakan penangkapannya atas dugaan kejahatan perang di Gaza. Ini mengingat Israel belum menandatangani undang-undang pengadilan tersebut.
Pandangan Prancis, yang dikeluarkan sehari setelah pengumuman gencatan senjata antara Israel dan kelompok bersenjata Hizbullah Lebanon yang ditengahi oleh AS dan Prancis, dikecam oleh kelompok-kelompok hak asasi manusia. Negara-negara lain termasuk Italia juga mempertanyakan keabsahan mandat tersebut.
Sebuah pernyataan dari Kementerian Luar Negeri Prancis mengatakan bahwa mereka akan terus bekerja sama dengan Netanyahu.
Perubahan sikap ini terjadi di tengah-tengah kabar bahwa Netanyahu menelepon Presiden Prancis Emmanuel Macron dan menyatakan kemarahannya dan meminta Prancis untuk tidak menegakkan keputusan ICC.
Paris membutuhkan waktu hampir satu minggu untuk mengambil posisi yang jelas, setelah pengadilan di Den Haag mengeluarkan surat perintah penangkapan pada 21 November untuk Netanyahu, mantan menteri pertahanannya dan seorang pemimpin kelompok militan Palestina Hamas.
Setelah pada awalnya mengatakan bahwa pihaknya akan mematuhi statuta ICC, kementerian luar negeri Perancis meralat hal tersebut dalam pernyataan kedua pada 22 November di tengah-tengah kekhawatiran bahwa Israel dapat menggagalkan upaya-upaya gencatan senjata di Lebanon, dengan mengatakan bahwa keputusan pengadilan tersebut hanya memformalkan sebuah tuduhan.
Pada Rabu, kementerian tersebut menunjukkan bahwa Statuta Roma yang membentuk ICC menyatakan bahwa sebuah negara tidak dapat diminta untuk bertindak dengan cara yang tidak sesuai dengan kewajibannya "sehubungan dengan kekebalan negara yang bukan pihak pada ICC".
"Kekebalan tersebut berlaku untuk Perdana Menteri Netanyahu dan menteri-menteri terkait lainnya dan harus dipertimbangkan jika ICC meminta penangkapan dan penyerahan diri mereka."
Pernyataan kementerian Prancis, yang merujuk pada apa yang disebutnya sebagai persahabatan bersejarah antara dua negara demokrasi yang berkomitmen pada supremasi hukum, mengatakan bahwa Prancis berniat untuk terus bekerja sama dengan Netanyahu dan pihak berwenang Israel lainnya "untuk mencapai perdamaian dan keamanan bagi semua orang di Timur Tengah."
Kelompok-kelompok hak asasi manusia menyatakan bahwa Prancis telah melunakkan tanggapannya untuk mempertahankan hubungan kerja sama dengan Netanyahu dan pemerintahannya.
"Ada omong kosong yang mengejutkan dari Prancis di sini. Tidak ada yang mendapatkan kekebalan dari surat perintah penangkapan ICC karena mereka sedang menjabat - tidak Netanyahu, tidak Putin, tidak seorang pun," Andrew Stroehlein, direktur media Eropa di Human Rights Watch mengatakan di X.
Dia menunjuk pada pasal 27 Statuta Roma tentang 'ketidakrelevanan kapasitas resmi'.
Amnesty menyebut posisi Prancis "sangat bermasalah".
"Daripada menyimpulkan bahwa para tersangka ICC dapat menikmati kekebalan hukum, Prancis seharusnya secara tegas mengkonfirmasi penerimaannya atas kewajiban hukum yang tegas di bawah Statuta Roma untuk melaksanakan surat perintah penangkapan."
Netanyahu menelepon Macron
Netanyahu dilaporkan telah berbicara dengan Macron melalui telepon, meminta agar pemerintah Paris tidak memberlakukan surat perintah penangkapan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Pidana Internasional (ICC) terhadap dirinya.
Menurut laporan radio RMC, seperti dilansir Anadolu, Macron dan Netanyahu mendiskusikan surat perintah penangkapan ICC dalam sebuah panggilan telepon yang diadakan minggu lalu.
Dalam panggilan telepon tersebut, Netanyahu dilaporkan mengungkapkan kemarahannya dan meminta Prancis untuk tidak melaksanakan putusan pengadilan.
Meskipun Macron belum memberikan pernyataan resmi tentang masalah ini, informasi yang diperoleh RMC dari berbagai sumber menunjukkan bahwa Macron mengatakan kepada Netanyahu selama percakapan tersebut bahwa Prancis akan menegakkan hukum internasional dan mencatat bahwa hakim dapat memberikan kekebalan kepada kepala negara.
Pada 21 November, ICC mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanannya, Yoav Gallant, atas kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Gaza.
