Plt. Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Kemanusiaan dan Deputi Koordinator Bantuan Darurat pada Kantor Koordinasi Urusan Kemanusiaan PBB (OCHA) Joyce Msuya menyampaikan bahwa sebagian besar wilayah Jalur Gaza sudah tidak layak huni akibat gempuran Israel sejak Oktober 2023 lalu.
Dalam rapat bersama Dewan Keamanan PBB, Msuya mendesak lembaga tersebut segera bertindak di Gaza sesuai hukum internasional.
Dia menekankan, Gaza saat ini mengalami "situasi bencana", terutama sejak pengepungan Israel di wilayah utara yang berlangsung sejak awal Oktober 2024.
"Sebagian besar Gaza sekarang menjadi tanah kosong penuh reruntuhan. Apa perbedaan yang dibuat dan apa langkah pencegahan yang diambil jika lebih dari 70 persen rumah penduduk telah rusak atau hancur?" kata Musya di New York, Selasa (12/11/2024) waktu setempat, dikutip dari laman resmi OCHA.
"Kebutuhan dan layanan pokok, termasuk listrik telah diputus. Ini menimbulkan meningkatnya kekurangan pangan, paceklik, dan yang kita dengar sekarang, potensi bencana kelaparan. Kita melihat tindakan-tindakan yang menunjukkan kejahatan internasional paling buruk."
Ilmuwan asal Tanzania itu menambahkan, pasukan Israel terus menghalangi bantuan dan petugas kemanusiaan sejak mengepung utara Gaza. Pada saat bersamaan, "rumah-rumah dan sekolah" dibom hingga hancur.
Musya pun melaporkan bahwa penduduk utara Gaza ketakutan mencari bantuan karena bisa diserang tentara Israel. Banyak dapur umum terpaksa tutup dan distribusi bantuan pangan menurun drastis.
"Beit Hanoun telah dikepung lebih dari satu bulan. Kemarin, makanan dan air berhasil masuk ke tempat-tempat perlindungan, tetapi hari ini, tentara-tentara Israel memaksa warga keluar dari area yang sama," ujarnya.
Dia mengatakan Israel melarang bantuan kemanusiaan masuk ke wilayah utara Gaza.
"Otoritas Israel memblokir bantuan kemanusiaan masuk ke Gaza Utara, di mana pertempuran terus terjadi, dan sekitar 75.000 orang tanpa pasokan air dan pangan yang cukup."
Msuya mengingatkan penduduk utara Gaza perlu bantuan segera jelang musim dingin.
"Kondisi hidup di seantero Gaza tidak layak untuk hidup manusia. Makanan tidak cukup. Barang-barang kebutuhan yang diperlukan jelang musim dingin sangat kurang," kata Msuya.
"Perampasan bersenjata disertai kekerasan terhadap konvoi-konovi kami semakin marak di sepanjang rute dari Kerem Shalom, didorong oleh rutuhnya ketertiban publik dan keamanan."
Msuya mengingatkan Dewan Keamanan PBB agar menggunakan wewenangnya di Gaza sesuai Piagam PBB.
Ia pun meminta negara-negara anggota PBB untuk menggunakan pengaruh diplomatik dan ekonomi untuk menghentikan pelanggaran hukum internasional di Gaza.
"Sekarang waktunya Dewan Keamanan menggunakan wewenangnya di bawah Piagam PBB untuk memastikan kepatuhan hukum internasional dan implementasi penuh resolusi-resolusinya," kata Msuya.
