Hasil audit laporan keuangan Pemkab Aceh Utara tahun 2023 cukup parah.
Karena uang Rp 1,5 miliar berwujud 75 unit mobil dan motor dinas lenyap tak berbekas.
Selain itu, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan 59 motor dan mobil lainnya tidak dilengkapi BPKB dan menunggak pajak.
Kepala Bidang Aset, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Munzir membenarkan temuan itu, saat dihubungi, (31/7/24) melansir Kompas.com.
"Dua hari ke depan akan dipanggil semua kepala dinas untuk membahas kenapa bisa hilang dan seterusnya," kata Munzir.
Dia menyebutkan, temuan BPK tersebut wajib ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Utara.
"Kami punya waktu 60 hari pertama untuk menindaklanjuti temuan itu dan melakukan langkah-langkah penyelesaiannya," kata dia.
Setelah seluruh langkah dilakukan, barulah diputuskan sanksi yang akan diberikan pada pengguna kendaraan tersebut.
"Kalau soal sanksi apa yang akan diberikan ke pengguna kendaraan yang hilang itu saya tidak bisa jawab. Nanti ada majelis yang akan memutuskan jenis sanksinya," sebut Munzir.
Sementara Wakil Ketua Komisi V DPRD kabupaten Aceh Utara, Tajuddin mendesak Pj Bupati Aceh Utara, Mahyuzar segera memidanakan pejabat yang menghilangkan 75 unit kendaraan dinas tersebut.
"Pj Bupati Aceh Utara harus tegas, jangan sibuk yang lain, aset sendiri hilang. Kalau memang mereka tak bisa menunjukan kronologi yang sah secara hukum soal kendaraan hilang itu, segera buat laporan polisi, pidanakan," tegas Tajuddin, (1/8/24) menukil Kompas.com.
Menurutnya, jika tidak dipidanakan, ke depan akan banyak lagi hilang kendaraan.
"Karena tidak menimbulkan efek jera," katanya.
Dia menyebutkan, mekanisme lainnya dibolehkan ganti rugi oleh pejabat yang menghilangkan kendaraan.
"Kasus itu mengejutkan kita semua, begitu banyak aset yang hilang. Nanti kita sibuk lagi buat pengadaan kendaraan baru, aset yang ada tidak dijaga dan dirawat dengan baik," terangnya.
Kasus itu didesak agar segera diselesaikan dan pejabat yang menghilangkan diumumkan ke publik.
