Pasangan Ridwan Kamil (RK)-Suswono telah dideklarasikan maju Pilgub Jakarta 2024 dengan dukungan 12 partai politik. Ini membuat PDIP jadi satu-satunya partai belum mengusung calonnya di Jakarta.
Padahal PDIP tetap butuh koalisi untuk bisa mengusung paslon di Pilgub Jakarta. Partai itu hanya memiliki 15 kursi di DPRD DKI Jakarta, sedangkan syaratnya 22 kursi.
Ketua DPP PDIP Said Abdullah mengatakan partainya masih berusaha mencari koalisi, meski pemegang kursi di DPRD DKI sudah memutuskan mendukung RK-Suswono. “Ya kami lagi nyari, namanya usaha,” kilah Ketua Badan Anggaran DPR RI itu saat ditemui di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (19/8).
“Kami lagi berupaya sedemikian rupa masih dengan partai-partai lain sebisa mungkin sebelum tanggal 27 Agustus kami cari peluang. Kalau peluangnya dapat kami akan bawa Anies sebagai orang pertama dan Hendi [panggilan akrab Hendrar-Red] sebagai orang kedua,” lanjutnya.
Berharap Ada yang Ubah Dukungan
Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat berkeyakinan pihaknya masih dapat mengusung calon di Pilgub Jakarta 2024. Menurutnya, semua kemungkinan bisa terjadi menjelang penutupan pendaftaran 29 Agustus.
"Kita lihat. Kita lihat, nanti sampai tanggal 29 Agustus posisi dinamikanya seperti apa. Tapi, percayalah bahwa PDI Perjuangan selalu bersama-sama dengan rakyat," kata Djarot Saiful Hidayat di DPP PDIP, Jakarta Pusat, Senin (19/8).
"Dengan akar rumput kita selalu mendengarkan suara rakyat. Jadi, kita lihat tanggal 29 [Agustus] seperti apa posisinya," sambung dia.
Wakil Sekjen Bidang Komunikasi PDIP, Adian Yunus Yusak Napitupulu sebelum acara pelatihan nasional tim pemenangan Pilkada 2024 di Hotel Seruni, Bogor, Jawa Barat, Selasa (23/7/2024). Foto: Luthfi Humam/kumparanzoom-in-white
Perbesar
Tak hanya itu, Wakil Sekretaris Jenderal DPP PDIP Adian Napitupulu juga menyinggung kans partainya mendukung Anies Baswedan di Jakarta.
Ia menyebut, masih ada kemungkinan-kemungkinan yang terjadi hingga hari terakhir pendaftaran pasangan calon pada 29 Agustus nanti.
"Artinya bahwa kemarin beberapa hari yang lalu Partai A masih dukung Anies, lalu berubah. Ada Partai B masih dukung Anies lalu berubah," imbuh Adian.
"Nah, sampai tanggal 29 [Agustus] ada enggak yang kemudian tadinya tidak dukung Anies, lalu dukung Anies? Mungkin dong. Kemungkinan sama saja besarnya," tutur dia.
Nilai Kemunduran Demokrasi
Ketua DPP PDIP, Deddy Sitorus, mengatakan Pilkada Jakarta 2024 adalah bukti kemunduran demokrasi. Ia menilai sangat jelas Pilgub Jakarta sudah di-setting sedemikian rupa.
"Pilkada sekarang ini bentuk kemunduran demokrasi karena banyaknya campur tangan terhadap partai-partai politik dengan memanfaatkan kekuasaan dalam menentukan siapa yamg boleh maju atau tidak," kata Deddy kepada wartawan, Senin (19/8).
"Jadi yang dikerdilkan itu demokrasi, bukan PDIP," tambah dia.
Tantang Duet RK-Suswono Lawan Kotak Kosong
Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat menantang duet RK-Suswono melawan kotak kosong di Pilgub Jakarta 2024.
"Kalau begitu [PDIP tak ikut Pilgub Jakarta], kami tantang apakah berani pasangan yang deklarasi dengan memborong semua partai itu melawan kotak kosong? Ya, melawan kotak kosong. Mari kita lihat," ujar Djarot kepada wartawan di DPP PDIP, Jakarta Pusat, Senin (19/8).
Mantan Gubernur Jakarta itu juga menyinggung potensi RK-Suswono menghadapi calon independen Dharma Pongrekun-Kun Wardana.
Calon independen itu juga sempat menuai kontroversi lantaran adanya pencatutan KTP warga Jakarta untuk memberikan dukungan kepadanya.
"Ini masukan suara dari warga yang merasa atau membuktikan KTP-nya dibegal. KTP-nya dicatut ini sudah pelanggaran sungguh-sungguh menurut saya. Jadi kami tantang itu," imbuh dia.
Ia juga menekankan bahwa partainya akan melawan pihak mana pun yang berusaha merusak demokrasi di Jakarta.
