Presiden Joko Widodo (Jokowi) membantah tudingan soal menjegal Anies Baswedan untuk maju pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jakarta ataupun Jawa Barat (Jabar).
Jokowi mengatakan, pencalonan seseorang pada pilkada merupakan urusan partai, sedangkan dirinya bukan salah satu ketua umum partai.
"Saya bukan ketua partai, saya juga bukan pemilik partai, supaya tahu semua, apa urusannya?" kata Jokowi usai meresmikan Gedung Pelayanan Kesehatan Respirasi Ibu dan Anak di Rumah Sakit (RS) Persahabatan, Jakarta Timur, Jumat sore.
Jokowi juga Jokowi menegaskan bahwa masalah pencalonan merupakan hitung-hitungan koalisi dan partai politik sebelum mencalonkan seseorang.
Menanggapi pernyataan Jokowi, Pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno mengatakan, sanggahan tersebut bertujuan agar tidak ada lagi yang mengaitkan mantan Wali Kota Solo tersebut dengan dinamika pilkada.
Pasalnya, sangat jelas sejumlah tudingan mengarah ke Istana ataupun Jokowi, dengan menyebut nama “Mulyono” sampai tukang kayu.
“Jadi pernyataan presiden itu supaya tidak ada lagi yang menuduh bahwa persoalan Anies bisa maju atau tidak itu enggak ada kaitannya dengan istana,” kata Adi dikutip dari program Kompas Petang yang tayang di Kompas TV, Jumat (30/8/2024).
Namun, dia juga menyoroti sikap partai politik (parpol) yang tidak berani mengajukan pasangan calon kepala daerah sendiri padahal sudah ada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menurunkan ambang batas pencalonan untuk parpol.
Diketahui Putusan MK nomor 60/PUU-XXII/2024 mengubah ambang batas pencalonan kepala daerah oleh parpol atau gabungan parpol menjadi setara dengan ambang batas calon perseorangan. Sehingga, untuk Pilkada Jakarta, ambang batasnya menjadi 7,5 persen.
“Jangankan mengusung Anies Baswedan, mengusung kader sendiri saja partai-partai ini enggak punya nyali,” ujar Adi.
Oleh karena itu, menurut Adi, semua tergantung dari parpol apakah memliki iman yang kuat untuk tidak tergabung dalam koalisi besar sehingga meninggalkan PDI-P di luar sendiri atau meninggalkan Anies.
Adapun 13 parpol tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus dan mengusung pasangan Ridwan Kamil-Suswono pada Pilkada Jakarta. Dua di antaranya diketahui sempat mengusung Anies, yakni Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Nasdem.
“Kalaupun ada kecenderungan misalnya ingin menghambat, menghalangi supaya misalnya PDI-P (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan) itu dikucilkan, Anies enggak bisa maju, tapi kan itu sangat tergantung bagaimana partai itu kuat enggak iman politiknya,” kata Adi.
“Kita dengar partai-partai yang berkoalisi dengan KIM Plus itu karena enggak tahan, takut enggak dapat kursi jatah menteri di masa yang akan datang. Kan itu yang terjadi jadi bukan karena faktor-faktor yang lain,” ujarnya lagi.
Anies gagal maju di Jakarta dan Jabar
Sebagaimana diketahui, PDI-P dan Anies Baswedan sebagai pihak yang diduga terpinggirkan pada Pilkada Jakarta 2024 sempat mendapatkan angin segar usai putusan MK nomor 60 menurunkan ambang batas pencalonan kepala daerah.
PDI-P jadi bisa mengajukan calon kepala daerah sendiri tanpa harus berkoalisi dengan partai politik lain. Sedangkan Anies memiliki peluang maju jika diusung oleh PDI-P.
Namun, PDI-P diketahui sempat memberikan isyarat kepada Anies agar bergabung menjadi kader partai dahulu jika ingin mendapatkan tiket maju pada Pilkada Jakarta.
"Yang kita harapkan memang harus menjadi kader partai," kata Ketua Bidang Kehormatan DPP PDI-P Komarudin Watubun di Kantor DPP PDI-P, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat pada 20 Agustus 2024.
"Karena kita berpengalaman. Yang kita kaderkan saja bisa berkhianat, apalagi yang tidak dikaderkan. Kan gitu,” ujarnya melanjutkan.
Jelang waktu pembukaan pendaftaran calon kepala daerah pada 27 Agustus 2024, akhirnya sempat beredar kabar soal PDI-P bakal mengusung Anies yang dipasangkan dengan politikus PDI-P Rano Karno.
Bahkan, Ketua DPP PDI-P Said Abdullah sempat menjawab "Insya Allah”, saat ditanya soal PDI-P yang rumornya akan meresmikan dukungan untuk Anies Baswedan-Rano Karno pada 26 Agustus 2024.
Bahkan, Anies diketahui berkunjung ke Kantor DPP PDI-P di Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, saat partai tersebut mengumumkan bakal pasangan calon kepala daerah yang akan diusung pada Pilkada 2024.
Ketua DPP PDI-P Djarot Saiful Hidayat mengatakan, Anies bahkan bertemu dan berdiskusi dengan Rano Karno. Keduanya disebut membicarakan soal Jakarta.
"Masa (mantan) gubernur DKI sama (mantan) gubernur Banten berdiskusi tidak boleh? Boleh kan. Jadi, dalam rangka untuk silaturahmi, untuk membicarakan sebetulnya DKI ke depan itu seperti apa, tukar menukar pengalaman," kata Djarot pada 26 Januari 2024.
Namun, Anies pulang dengan tanpa hampa karena PDI-P belum mengumumkan bakal calon gubernur (cagub) dan calon wakil gubernur (cawagub) yang akan diusung di Jakarta.
Hingga akhirnya, secara mengejutkan nama Anies yang sebelumnya digadang-gadang bakal diusung PDI-P bersama dengan Rano Karno, digantikan dengan Pramono Anung.
Gagal diusung PDI-P pada Pilkada Jakarta, nama Anies sempat disebut-sebut bakal diduetkan dengan Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDI-P Jabar, Ono Surono.
Pasangan Anies Baswedan-Ono Surono digadang-gadang bakal diusung maju pada Pilkada Jabar.
Namun, Anies lagi-lagi tidak diusung oleh PDI-P. Partai berlambang kepala banteng dengan moncong putih tersebut memajukan duet Jeje Wiradinata dan Ronal Surapradja pada Pilkada Jabar 2024.
Menariknya, PDI-P mendaftarkan pasangan Jeje Wiradinata dan Ronal Surapradja ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jabar di menit akhir jelang pembukaan pendaftaran ditutup pada 29 Agustus 2024.
Selain itu, Jeje Wiradinata dan Ronal Surapradja tidak ikut mendaftar ke kantor KPU Jabar. Keduanya hanya hadir secara daring.
Sosok Mulyono disebut gagalkan Anies
Belakangan, Ono Surono sempat menyebut bahwa gagalnya PDI-P mengusung Anies Baswedan pada Pilkada Jabar disebabkan oleh campur tangan seseorang bernama Mulyono.
Hal ini diungkapkan oleh Ono Surono saat konferensi pers di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jabar, Kota Bandung pada Jumat, 30 Agustus 2024.
Ono menuding, Mulyono sebagai aktor utama yang menghalangi pencalonan Anies. Tetapi, dia tidak menjelaskan siapa sebenarnya Mulyono tersebut.
"Ada tangan-tangan dari luar yang tidak menghendaki Pak Anies diusung di Jabar," kata Ono pada Jumat tengah malam.
"Mulyono dan geng," ujar Anggota Komisi IV DPR RI itu saat dikonfirmasi siapa pihak yang tidak ingin Anies maju Pilkada Jabar.
Di media sosial, nama Mulyono sering dikaitkan dengan Presiden Jokowi lantaran itu merupakan nama masa kecil sang Kepala Negara sebelum diganti.
