PT Pertamina (Persero) melakukan sejumlah persiapan jelang pembatasan pembelian bahan bakar minyak (BBM) subsidi mulai Sabtu (17/8/2024).
Rencana pembatasan BBM subsidi mulai tahun ini dikemukakan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan saat membahas defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), pada Rabu (10/7/2024).
Vice President Corporate Communication Pertamina Fadjar Djoko Santoso menyampaikan, pihaknya akan menjalankan arahan pemerintah tersebut.
“Beberapa upaya sudah dan terus dijalankan Pertamina untuk subsidi tepat,” ujar Fadjar dikutip dari Kontan, Rabu (10/7/2024).
Berikut langkah yang dilakukan Pertamina jelang pembatasan BBM subsidi mulai Agustus 2024.
Langkah Pertamina jelang pembatasan BBM subsidi
Salah satu persiapan yang dilakukan Pertamina jelang pembatasan BBM subsidi adalah memantau pembelian BBM subsidi di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) secara real time menggunakan teknologi informasi (TI).
Pemantauan secara real time dimaksudkan untuk memastikan konsumen yang memperoleh BBM subsidi adalah masyarakat yang berhak.
Selain itu, Pertamina melakukan penguatan sarana dan fasilitas digitalisasi pada 8.000-an SPBU, termasuk SPBU yang berada di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
“Hasilnya, hingga saat ini 82 persen SPBU telah terkoneksi secara nasional,” ujar Fadjar.
“Semakin banyak SPBU yang terkoneksi dengan sistem digitalisasi Pertamina, akan semakin memudahkan monitoring dan pengawasan atas penyaluran BBM bersubsidi,” tambahnya.
Pertamina juga melakukan peningkatan kerja sama dengan aparat penegak hukum untuk meningkatkan pengawasan dan penindakan terhadap kegiatan penyalahgunaan BBM subsidi yang tidak sesuai penggunaannya.
Terpisah, Manager Media dan Stakeholder Pertamina Patra Niaga Heppy Wulansari mengatakan, Pertamina sudah berupaya agar penyaluran BBM subsidi tepat sasaran.
Hal tersebut dilakukan dengan mendata pengguna BBM subsidi, baik Bio Solar maupun Pertalite, menggunakan QR code.
Heppy menjelaskan, persentase pendaftaran QR code bagi pengguna Bio Solar mencapai 100 persen dengan jumlah 4,6 juta nomor polisi, sementara pengguna Pertalite yang terdata di Pertamina mencapai 4,6 juta lebih.
Alasan pemerintah lakukan pembatasan BBM subsidi
Terkait pembatasan BBM subsidi, Luhut menjelaskan, hal ini dilakukan sebagai langkah efisiensi mengingat APBN mengalami defisit.
Pembatasan subsidi BBM diharapkan dapat menghemat anggaran negara sekaligus mendorong penyaluran BBM subsidi menjadi lebih tepat sasaran.
“Sekarang Pertamina sudah menyiapkan, kita berharap 17 Agustus ini kita sudah bisa mulai, di mana orang yang tidak berhak dapat subsidi itu akan bisa kita kurangi,” jelas Luhut dikutip dari Kompas.com, Rabu.
Luhut menambahkan, pemerintah juga ingin mencari pengganti BBM berbasis fosil dengan mengembangkan bioetanol.
Bioetanol adalah jenis bahan bakar yang berasal dari fermentasi bahan-bahan organik, terutama tumbuhan dengan kandungan karbohidrat yang tinggi.
Luhut menjelaskan, bioetanol menjadi pilihan bakar bahan yang lebih baik karena kandungan sulfurnya rendah, yaitu sebesar 50 ppm, sementara kandungan sulfur pada bensin sebesar 500 ppm.
Kandungan sulfur yang tinggi pada bensin berisiko bagi kesehatan manusia dan memengaruhi kualitas udara.
Luhut meyakini, jumlah penderita infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) bisa ditekan jika bioetanol dikembangkan.
Sisi positif lainnya dari penggunaan bioetanol adalah anggaran negara untuk penyakit pernapasan bisa dihemat hingga Rp 38 triliun ditambah pembatasan BBM subsidi untuk mengatasi defisit APBN.
