Calon presiden-wakil presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD mendeklarasikan diri sebagai oposisi pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming.
Sikap Ganjar-Mahfud tersebut memperoleh bangak respons dari sejumlah kalangan termasuk partai pengusung Prabowo-Gibran, Gerindra.
Adapun Ganjar menegaskan tidak akan masuk ke pemerintahan Prabowo-Gibran. Dia memilih akan melakukan kontrol dari luar pemerintahan.
"Saya declare [deklarasi], pertama saya tidak akan bergabung di pemerintahan ini, tapi saya sangat menghormati pemerintahan ini," jelas Ganjar dalam acara halalbihalal TPN Ganjar-Mahfud di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Senin lalu.
Sebagai kader PDI Perjuangan (PDIP), Ganjar menyatakan akan terus berjuang lewat partai politik. Apalagi, lanjutnya, kegiatan PDIP menumpuk dalam waktu dekat seperti rapat kerja nasional (rakernas) yang akan digelar akhir Mei ini.
"Jadwalnya malah makin padat gitu ya. Jadi kita akan terus berjalan sesuai dengan komitmen kita, kita mesti mencintai negara ini dengan cara yang benar dan kegiatannya akan banyak sekali, di manapun," katanya.
Pernyataan senada disampaikan Mahfud. Mantan Menko Polhukam ini akan terus berjuang meski kalah dalam ajang Pilpres 2024.
Dia menyatakan akan melakukan perjuangan lewat gerakan politik. Mahfud mencontohkan, akan mengkonsolidasikan gerakan masyarakat sipil pejuang demokrasi dan kembali mengajar di kampus.
Eks ketua Mahkamah Konstitusi (MK) menyampaikan keinginannya meluruskan cara-cara berhukum di Indonesia. Menurutnya, kini para elite mempraktikkan hukum tanpa etika.
Dia mencontohkan Undang-undang kimi dibentuk selera elite yang punya kepentingan jangka pendek dan kelompok kecil. Oleh sebab itu, praktik hukum harus diluruskan.
"Saya akan mengawal di bidang hukum, pengadilan tentu saja, karena berhukum itu ada di pembuatan hukum, kerja sehari-hari pemerintahan, dan ada di pengadilan. Nah sekarang ini yang harus kita tata semua agar negara ini selamat," jelas Mahfud usai acara halalbihalal.
Sikap Gerindra
Partai Gerindra menghormati sikap Ganjar Pranowo-Mahfud MD yang menjadi oposisi pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Habiburokhman mengemukakan bahwa negara Indonesia menjamin kebebasan setiap individu untuk menentukan hak politiknya masing-masing.
Maka dari itu, Habiburokhman tetap akan menghargai dan menghormati sikap politik Ganjar Pranowo-Mahfud MD yang sudah siap menjadi oposisi pemerintah Prabowo-Gibran.
"Kalau itu memang sudah menjadi pilihan Pak Ganjar, kami tidak akan mungkin bisa menghalangi," tuturnya.
Habiburokhman menjelaskan bahwa jadi oposisi maupun koalisi, semuanya sama-sama baik dan mulia. Dia meyakini bahwa pilihan Ganjar-Mahfud tersebut adalah salah satu cara terbaik untuk masa depan bangsa Indonesia.
"Kami yakin apapun pilihan Pak Ganjar ya niatannya adalah melakukan yang terbaik untuk bangsa dan negara," katanya.
Meskipun Ganjar-Mahfud sudah tentukan sikap politiknya untuk menjadi oposisi, Habiburokhman mengatakan bahwa dirinya tetap akan menjalin komunikasi dengan baik
"Adapun soal komunikasi kami dengan Pak Ganjar setahu saya komunikasi tetap terjalin dengan baik antarpetinggi-petinggi partai Gerindra dengan pak Ganjar, tidak ada masalah ya dan sikap oposisi juga bukan merupakan pilihan yang salah juga ya," ujarnya.
PDIP Belum Tentukan Sikap
Sementara itu, PDIP akan menggelar rapat kerja nasional (rakernas) ke-IV pada akhir Mei 2024. Dalam Rakernas IV tersebut, akan direkomendasikan ihwal posisi PDIP akan jadi oposisi atau bergabung ke dalam pemerintahan calon presiden terpilih Prabowo Subianto.
Untuk menyambut Rakernas IV PDIP tersebut, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengumpulkan pada pengurus partai daerah se-Indonesia di Kantor DPP PDIP, Jakarta Pusat pada Senin (22/4/2024) malam. Selain itu, para pengurus pusat partai juga hadir.
"Kami melakukan pemetaan titik awal di dalam menyongsong agenda-agenda kepartaian ke depan termasuk mempersiapkan Rapat Kerja Nasional Ke-IV Partai pada 24, 25, 26 Mei 2024 ini," kata Hasto di Kantor DPP PDIP, Jakarta Pusat, Senin (22/4/2024).
Rakernas ini, lanjutnya, merupakan momentum yang sangat penting untuk melakukan evaluasi kepartaian belakangan ini. Dengan demikian , dapat dirumuskan sikap politik sesuai dengan dinamika politik nasional dewasa ini.
Tak hanya itu, dalam Rakernas IV PDIP juga akan membahas berbagai isu penting rakyat, bangsa, dan negara. "Bagaimana melakukan mitigasi terkait dengan berbagai persoalan ekonomi, pangan, energi, politik luar negeri akibat pertarungan geopolitik," lanjut Hasto.
Lebih lanjut, Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah menyatakan dalam rakernas nanti para pengurus partai dari daerah hingga pusat akan bermusyawarah untuk memberikan usulan kepada Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri ihwal arah partai ke depan.
Salah satu usulan tersebut, terkait apakah PDIP akan bergabung atau oposisi pemerintahan Prabowo. Meski demikian, dia ingatkan bahwa PDIP sudah berpengalaman lama baik jadi oposisi ataupun pendukung pemerintahan.
"Ibu Megawati Soekarnoputri selaku ketua umum PDI Perjuangan, pemegang hak prerogatif kongres, untuk kemudian di sanalah [Rakernas IV PDIP] akan menentukan sikap politiknya, akan berada atau di luar pemerintah," kata Basarah pada kesempatan yang sama.
